DPRD Kota Malang Eratkan Koordinasi dan Sinergitas dengan Eksekutif Demi wujudkan Program pada 2025

"Ya tinggal dilihat saja, peta jalan menuju pencapaian dari visi dan misi itu selama lima tahun bagaimana? Apakah konsisten setiap lima tahunnya? Sudah dihitung dan dicermati secara baik?" kata Amithya.

Selain mengawasi visi dan misi, legislatif juga berperan untuk memastikan program dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah bisa terlaksana dengan kapasitas anggaran di APBD.

Sekadar informasi, kebijakan dari pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis turut setelah APBD Kota Malang 2025 ditetapkan antara eksekutif dan legislatif.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan akan segera mengeksekusi program-program yang telah dicanangkan Pemkot Malang, termasuk bagaimana merealisasikan janji-janji politiknya semasa kampanye.

Salah satu yang akan dikebut adalah menyelesaikan permasalahan banjir di Jalan Soekarno Hatta.

Pemprov Jatim akan menggelontorkan Rp 32 miliar untuk mengatasi banjir di Jalan Sukarno-Hatta. Wahyu cukup optimis dengan alokasi anggaran dan program penanganan itu, banjir di kawasn Jl Sukarno-Hatta bisa teratasi.

"Perencanaan sudah, tahapan sudah karena ini anggaran provinsi. Kami sudah lakukan administrasi maupun lainnya, termasuk pendampingan dari APBD."

"Harapan kami banjir bisa berkurang. Insha Allah setelah Lebaran dikerjakan," katanya.