Rencana Bangun 40 Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin di Jatim, Total Anggaran Rp 4 Trilliun

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajukan penyiapan 40 sekolah rakyat untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Sebanyak 40 sekolah tersebut rencananya dibangun secara gotong-royong bersama 38 pemerintah kabupaten kota dan 2 lainnya oleh Pemprov Jatim. 

“Hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Khofifah, Rabu (5/3/2025).

Format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem. 

Dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah atau drop out. Serta, untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu.

Untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah akan menyiapkan anggarannya.

Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar. 

"Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kab/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar  sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” lanjut dia. 

Dengan konsep boarding school, diyakini Gubernur Khofifah bisa menyerap tenaga kerja, baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.

"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," kata dia.

Untuk itu, rencananya pada 9 Maret besok, Gubernur Khofifah akan mengadakan Rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.

"Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk   bagi investor,” kata dia.

“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi Kepala Desa ini biar konfirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” imbuh Khofifah.