Sekolah Rakyat Jatim
Aset Daerah untuk Bangun Sekolah Rakyat Jatim Diinventarisir, Kemensos Koordinasi Bareng Pemprov
Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya bersama Pemprov terus meneliti aset milik pemerintah provinsi yang layak untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat.
Laporan : Yusron Naufal Putra
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim bergerak cepat dalam mewujudkan Sekolah Rakyat Jatim dengan menggandeng Pemkot dan Pemkab.
Pemkab dan Pemkot se Jatim diharapkan bisa menyiapkan lahan atau asetnya untuk Sekolah Rakyat, demikian juga dengan aset Pemprov Jatim.
Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemprov Jatim juga tengah menginventarisir aset yang bisa digunakan sebagai Sekolah Rakyat.
Persiapan itu menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pemprov bersama Kemensos di Gedung Negara Grahadi, Minggu (9/3/2025) malam.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dalam Rakor tersebut.
Selain itu, para Bupati/Wali Kota di Jawa Timur juga turut hadir.
"Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya bersama Pemprov terus meneliti aset milik pemerintah provinsi yang layak untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat.
Nantinya, Kemensos akan menunggu keputusan dari Gubernur mengenai aset di mana saja yang memungkinkan.
"Jadi kita masih meneliti bersama Gubernur nanti, mana daerah atau mana aset provinsi yang memungkinkan untuk dijadikan penyelenggaran Sekolah Rakyat," terang Gus Ipul.
Hal ini ditegaskan penting. Sebab Gus Ipul mengakui, di setiap daerah Kemensos memiliki aset sentra.
Hanya di Provinsi Jawa Timur, yang tidak ada aset milik Kemensos.
"Karena dulu aset Kemensos diserahkan semua kepada provinsi Jawa Timur pada zaman Gus Dur," ungkap Gus Ipul.
Di tahun pertama pendirian, pihaknya ingin setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki setidaknya 1 Sekolah Rakyat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.