Polemik Rumah Dinas Wabup Malang Lathifah Berlanjut, Ingin Tinggal di Eks Kawedanan Singosari

SURYAMALANG.COM, MALANG - Polemik rumah dinas bagi Wakil Bupati (Wabup) Malang, Lathifah Shohib hingga kini belum juga beres.

Meski sudah berdinas sejak dilantik Presiden Prabowo, pada 20 Februari 2025 lalu, namun Lathifah Shohib, Wabup Malang ini belum menempati rumah dinas (Rumdin). 

Selama ini,  tiap hari masih harus pulang-pergi, dari rumahnya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ke kantornya, di Pendopo Kepanjen sekitar 40 kilometer.

Pemkab Malang sebenarnya sudah mulai menyiapkan rumah Dinas Wabup.

Bupati HM Sanusi MM disebut sudah menyiapkan Rumdin di Pendopo Kepanjen.

Tapi rupanya Wakil Bupayi yang mantan anggota DPR RI dari PKB ini enggan menempatinya karena merasa seperti 'dikurung' atau dijauhkan dengan rakyat. 

Ia minta Rumdin yang terbuka tanpa ada protokoler atau penjagaan yang ketat. 

Cucu KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU itu ingin tak berjarak dengan tamunya, yang sewaktu-waktu ingin menemuinya.

Makanya, bibi Cak Imin, Ketum DPP PKB ini minta dibuatkan Rumdin di Pendopo Singosari, yang eks kantor Kawedanan jaman dulu. 

Alasannya, tempatnya luas sehingga memudahkan dirinya untuk berhubungan langsung dengan rakyat.

Cuma, keinginan dia itu belum tentu langsung diamini Pemkab Malang karena untuk bisa menempati pendopo Singosari itu dibutuhkan anggaran besar buat merehabnya.

Sebab, kondisi pendopo itu sendiri tak bisa langsung ditempati karena sejak dibangun tahun 2002 dulu itu belum pernah diperbaiki lagi.

Setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 1,5 miliar, buat biaya renovasi. 

Belum lagi, akan dibutuhkan biaya untuk memindahkan perkantoran yang ada di halaman pendopo itu.

Untuk diketahui, di pendopo Singosari ada kantor Dinas Pariwisata dan UPT Dishub, ada dua bank (Bank Jatim dan bank milik Pemkab Malang, yakni Bank Arta Kanjuruhan.

"Iya, ibu (Bu Lathifah) sudah matur (bilang) ke saya, kalau minta di tempat itu (pendopo Singosari," tutur Achmad Sovie Nuralam, Bagian Umum Setda Pemkab Malang, Jumat (11/4/2025).

Dari keinginan Bu Lathifah itu praktis Pemkab Malang tak bisa langsung merealisasikan tahun ini karena anggarannya tak ada.

"Dari kemarin kok masih jadi pro kontra soal Rumdin Wabup itu. Jika, ia enggan menempati Rumdin di pendopo Kepanjen, ya banyak tempat yang bisa jadi alternatif. Di antaranya, kantor Dinas Pertanahan milik Pemkab Malang di jalan Sarangan, Kota Malang. Itu tempatnya juga representatif dan tinggal mengecat sembari mengisi perabotan," tutur Zia'ul Haq, anggota dewan dari Gerindra.

Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Malang tu berpendapat, Lathifah seharusnya bisa menerima jatah Rumdin yang ada di Pendopo Kepanjen. 

Selain mendekatkan dirinya dengan masyarakat yang ingin menemuinya juga buat meramaikan pendopo itu biar tak terlihat angker.

"Komposisinya sudah pas, pak bupati berada di Kota Malang. Itu buat melayani masyarakat wilayah utara, barat dan timur. Bu Lathifah di Kepanjen, buat melayani masyarakat Malang selatan. Tapi, kalau nggak mau seperti itu, ya repot sehingga terkesan ada sesuatu antara pak bupati sama wakilnya," tegas anggota dewan yang mantan aktivis itu.

Menanggapi keinginan Bu Lathifah yang enggan menempati Rumdin di Pendopo Kepanjen, M Zuhdy Ahmadi alias Didik, Gubernur LIRA Jatim menyayangkan sikap itu.

Ia menilai Bu Lathifah seolah semaunya sendiri, dengan 'menekan' Bagian Umum. 

"Masak, nggak paham jika lagi ada efesiensi anggaran. Jika tak dituruti keinginan bu Wabup itu, dikira hubungannya dengan bupati nggak harmonis. Mestinya, ya manut saja, wong segala kebutuhannya selama tinggal di Rumdin itu ya dicukupi," tegas Didik.(fiq)