Sekolah Rakyat dan Keberlanjutan Afirmasi Pendidikan

Oleh: Alief Wikarta, PhD*

SURYAMALANG.COM - Sekolah Rakyat adalah salah satu program afirmatif yang dirancang oleh negara untuk pendidikan kaum dhuafa.

Kebijakan ini memberikan ruang bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas. 

Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara sistematis untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah Rakyat diharapkan akan berhasil seperti program afirmatif sebelumnya di level Pendidikan Tinggi. 

Sejak diluncurkan, program seperti bidik misi ataupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah telah berhasil menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa tidak mampu. 

Mereka yang awalnya hampir mustahil melanjutkan ke pendidikan tinggi, kini bisa menjadi alumni yang membanggakan almamater.

Dalam semangat yang sama, Sekolah Rakyat harus menjadi pijakan awal dari afirmasi pendidikan yang berkelanjutan. 

Saat awal kebijakan efisiensi anggaran, sempat tersebut adanya isu pengurangan skema beasiswa KIP Kuliah.

Kemudian isu itu redup karena komitmen dari Menteri Pendidikan Tinggi untuk mempertahankannya.

Namun saat Menteri Pendidikan Tinggi berganti, isu ini kembali mencuat dengan kekhawatiran yang lebih luas.

Bahwa program KIP Kuliah ada potensi untuk dihapus.

Meskipun sudah ada sekian ribu mahasiswa yang telah lolos seleksi.

Kekhawatiran dihapuskannya KIP Kuliah penting untuk dicermati.

Jika benar terjadi, maka afirmasi pendidikan lewat program Sekolah Rakyat akan gagal sebelum programnya dimulai.

Ini disebabkan tidak adanya kesinambungan.

Kita tidak bisa mengajar anak-anak miskin bermimpi lewat Sekolah Rakyat yang di jenjang SD-SMP-SMA. 

Lalu saat ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, jalannya diputus begitu saja.

Menghapus program afirmatif di pendidikan tinggi, dalam konteks mensukseskan Sekolah Rakyat, ibarat membangun jembatan yang berhenti tengah sungai.

Siswa dari golongan miskin yang ikut Sekolah Rakyat tidak akan sampai ke seberang untuk mewujudkan cita-citanya.

Tanpa dukungan afirmasi di jenjang pendidikan tinggi, Sekolah Rakyat akan gagal menjadi jalur mobilitas sosial yang utuh.

Negara harus konsisten. Jika ingin benar-benar memuliakan kaum dhuafa, maka upaya itu harus dilakukan secara terpadu dan lintas jenjang.

Sekolah Rakyat, KIP Kuliah atau apapun namanya, adalah satu kesatuan kebijakan.

Jangan karena pertimbangan efisiensi anggaran, ego sektoral, kemudian mengorbankan keberlanjutan kebijakan yang sudah terbukti.

Sudah cukup banyak anak-anak miskin yang harus menyerah di tengah jalan.

Bukan karena mereka tak punya semangat, tapi karena negara tidak hadir memberikan dukungan.

Jangan biarkan Sekolah Rakyat hanya menjadi sekedar nyala lilin yang kemudian habis.

Jika negara sungguh-sungguh ingin menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan, maka harus diupayakan keterpaduan antar program.

Sekolah Rakyat hingga afirmasi pendidikan tinggi harus saling menguatkan.

Jangan kemudian KIP Kuliah dihapus karena merasa sudah digantikan oleh Sekolah Rakyat. 

Terlebih jika muncul anggapan bahwa pendidikan tinggi adalah urusan individu, karena posisinya sebagai kebutuhan tersier.

Negara tidak berkewajiban campur tangan dalam afirmasi pendidikan tinggi.

Anggapan seperti ini yang membuat investasi pendidikan di Indonesia tidak pernah mendapatkan hasil maksimal. 

Coba lihat di berbagai negara maju, Angka Partisipasi Kasar penduduknya yang dapat akses ke pendidikan tinggi pastilah besar.

Memang negara Indonesia masih belum mewajibkan pendidikan tinggi.

Justru itu yang harus diperbaiki, jika kita ingin Indonesia jadi negara maju di kemudian hari.

Bukan malah menjadi pembenaran bagi pembuat kebijakan untuk menyerah dengan kondisi saat ini.

Terlebih dunia kerja hari ini menuntut skill dan pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dari pendidikan tinggi.

Jika pendidikan tinggi dibiarkan jadi tanggung jawab individu, maka hanya orang kaya yang bisa naik kelas.

Sementara kaum dhuafa akan terus terjebak dalam status sosial keluarganya, sekalipun nantinya bisa lulus dari Sekolah Rakyat.

Sebagai program unggulan Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat memikul harapan besar.

Keberpihakan negara pada kaum dhuafa diharapkan muncul dalam program ini.

Namun sebuah program unggulan butuh kebijakan yang berkelanjutan.

Hanya dengan memastikan adanya afirmasi hingga pendidikan tinggi, maka Sekolah Rakyat benar-benar akan membuka pintu masa depan.

Bukan sekedar program yang membuat pintu setengah terbuka.

*Dosen dan Sekretaris Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)