Siapa Doni Maradona? Tersinggung Pidato Dedi Mulyadi dan Walk Out dari Rapat, Tuntut Klarifikasi

SURYAMALANG.COM, - Salah satu anggota DPRD Jawa Barat fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat tersinggung dengan pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Doni Maradona kemudian walk out atau keluar forum dari rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025) lalu. 

Aksi Doni Maradona walk out juga diikuti seluruh anggota DPRD fraksi PDIP pasca-menuntut klarifikasi dari Dedi Mulyadi atas pidatonya yang dinilai mendiskreditkan DPRD sebagai institusi legislatif.

Siapa Doni Maradona?

Doni Maradona Hutabarat adalah anggota DPRD Jawa Barat fraksi PDIP yang duduk di Komisi IV yang membawahi Bidang Pembangunan.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Doni maju dari daerah pemilihan (dapil) Jabar 6 yang berhasil menempati peringkat pertama di antara kader PDIP, dengan perolehan suara sebanyak 48.157, dikutip dari jdih.kpu.go.id.

Baca juga: Kronologi Pidato Dedi Mulyadi Buat Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out, Gubernur: Tak Pernah Menghargai

Selain menjadi anggota DPRD Jabar, Doni juga menjabat sebagai Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jabar.

Doni diketahui bukan asli kelahiran tanah Sunda, meski ia kini menjadi wakil rakyat di Jawa Barat.

Lahir di Kota Dumai, Riau, Doni merupakan lulusan SMAN 1 Dumai tahun 2000.

Doni kemudian berkuliah di Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengambil Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Enam tahun berkuliah di UKI, Doni berhasil lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 2006.

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024, Doni Maradona Hutabarat tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 8,4 miliar.

Sumber kekayaan terbesar Doni berasal dari aset tanah dan bangunan bernilai Rp5,5 miliar.

Baca juga: Rencana Ayu Ting Ting Bakal Dikirim ke Barak Militer Oleh Dedi Mulyadi, Buntut Aduan Ivan Gunawan

Doni tercatat memiliki dua tanah dan bangunan, serta satu tanah yang ada di Bekasi dan Bogor.

Aset lain yang dimiliki Doni adalah tujuh kendaraan, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.515.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.375.000.000

Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 740.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 130.5 m2/189 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.052.000.000

MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
MOBIL, FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
MOTOR, ROYAL ENDFIELD 500CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
MOBIL, MARCEDES BENZ C300 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
MOBIL, NISSAN TERRA TERRA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 690.438.424

F. HARTA LAINNYA Rp. 50.773.060

Sub Total Rp. 8.428.211.484

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.428.211.484

Fraksi PDIP Walk Out

Rapat paripurna yang seharusnya membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif berubah menjadi memanas dan protes terbuka.

Suasana memanas, berawal saat anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan.

Doni menyinggung pernyataan Dedi Mulyadi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada Rabu, (7/5/2025) lalu.

"Saya berpikiran beliau (Dedi Mulyadi) mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota provinsi," kata Doni mengutip siaran langsung YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Enggan Dibandingkan dengan Dedi Mulyadi, Khofifah Punya Strategi untuk Cetak Generasi Berkualitas

Kemudian, Doni secara terang-terangan menyinggung sikap Gubernur Jabar yang dinilainya tidak membuka ruang bagi pendapat para anggota dewan.

"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya. 

Hari ini, kata Doni, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika" ujar Doni.

"Dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang" lanjutnya.

"Menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," jelas Doni. 

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu" ungkapnya. 

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya. 

Baca juga: Jangan Macam-macam Respons Dedi Mulyadi Dipanggil Presiden oleh Warga, Prabowo 2 Periode

Senada dengan Doni, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDIP mengungkap kekecewaanya.

Memo menyatakan, dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya melihat seharusnya DPRD, legislatif dan eksekutif saling mengisi dan memperkuat. Tapi beberapa bulan ini ada suara-suara tidak enak juga, saling merendahkan" paparnya. 

"Saya Meminta perbaiki marwah DPRD ini, supaya hubungan yang harmonis, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif ini dengan DPRD," kata Memo.

Memo pun meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak mengikuti atau keluar dari rapat paripurna tersebut.

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP perjuangan," lanjut Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Isi Pidato Dedi Mulyadi

Saat Musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi Mulyadi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi Mulyadi, Rabu (7/5/2025).

KDM sapaan Dedi Mulyadi kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

Menurut Dedi Mulyadi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

(Tribunnews.com/TribunJabar.id)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp