3 Golongan Guru untuk Sekolah Rakyat, Kuota Bisa 2000 Orang, Rekrutmen Mirip PPPK

SURYAMALANG.COM, - Ada tiga golongan guru untuk sekolah rakyat dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain pengelompokan tenaga pendidik, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, kuota guru sekolah rakyat diperkirakan bisa mencapai 2000 orang. 

Skema perekrutan menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyerupai seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Targetnya, sekolah rakyat dibuka pada Juli 2025, berisi siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem.

Tiga Golongan Guru

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, rekrutmen guru sekolah rakyat ditargetkan rampung pada Juni 2025 mendatang.

Gus Ipul mengungkapkan, ada tiga golongan atau kelompok guru pengajar yang nantinya akan direkrut yaitu;

1. Berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Kemudian bila diperlukan dari lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan menjadi opsi tambahan untuk direkrut sebagai guru sekolah rakyat.

"Targetnya, akhir Juni proses rekrutmen guru sudah selesai," kata Gus Ipul mengutip Kompas.com (grup suryamalang), Selasa (13/5/2025).

Kuota Bisa 2000 Orang

Dalam kesempatan berbeda, Gus Ipul mengungkapkan jika target 100 titik sekolah rakyat tercapai, kebutuhan guru diperkirakan mencapai 1.600 hingga 2.000 orang.

Gus Ipul menjelaskan, proses pengadaan guru dan tenaga pendidik tengah dikoordinasikan agar dapat dilaksanakan secara simultan dengan rekrutmen siswa dan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Mengenal Sekolah Rakyat 100 Persen Gratis: Asrama, Makan, Seragam, SD-SMA di 53 Lokasi Mulai Juli

“Ya kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik"  kata Gus Ipul usai rapat koordinasi di kantornya, Kamis (15/5/2025).

"Tapi ini kita masih simulasi terus ya, saya terus terang belum berani memastikan angkanya,” lanjutnya.

“Alhamdulillah sudah ditemukan jalan keluar untuk pengadaan guru, dan proses lanjutannya segera dilakukan setelah kami lapor ke Presiden,” papar Gus Ipul.

Skema Mirip PPPK

Rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat akan dilakukan melalui skema yang menyerupai seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan proses rekrutmen akan dilakukan secara efisien dan cepat. 

“Kami sudah memiliki sekitar 35 titik seleksi dengan kapasitas 3.500 peserta. Jika jadwal sudah ditetapkan, maksimal dalam enam hari proses seleksi dapat diselesaikan,” ujarnya, dikutip dari laman Kemensos, Minggu (18/5/2025).

Baca juga: Kuota Siswa Sekolah Rakyat di Kota Batu Sudah Terisi 75 Anak

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya juga telah merumuskan berbagai skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik Sekolah Rakyat.

"Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden," jelas Suryani.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, mengatakan pihaknya telah menerima mandat langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. 

Dalam mandat tersebut, MenPAN-RB bertanggung jawab atas dua aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

“Untuk kelembagaan Sekolah Rakyat, sudah disepakati akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendikdasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelas Rini.

Baca juga: Kuota Siswa Sekolah Rakyat di Kota Batu Sudah Terisi 75 Anak

Rini mengatakan, dengan skema-skema penyediaan guru yang tengah dalam tahap perencanaan dengan kemendikdasmen akan mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat yang akan dimulai bulan Juli mendatang.

“Skema-skema ini akan mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama untuk tahun ajaran 2025/2026 yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang,” pungkas Rini.

Rekrutmen Dimulai Sejak April 2025

Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026, tepatnya Juli 2025.

Dilansir laman resmi kemensos.go.id, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik sudah dimulai sejak April 2025.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi sekolah rakyat di daerah asalnya.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Jalin Kerja Sama dengan Al Hikmah Boarding School Kota Batu untuk Sekolah Rakyat

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di sekolah rakyat.

Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka.

"Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus," ujar M Nuh. 

Dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti.

Mu'ti juga menambahkan, guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi.

"Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," katanya.

Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

Kemudian terkait Kepala Sekolah, menurutnya, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya.

Bisa di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.

"Untuk BNBA (By Name By Address) dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata Mu'ti.

Baca juga: Sekolah Rakyat Bisa Jadi Buah Simalakama, Pengentas Kemiskinan atau Ancaman Baru bagi Pendidikan?

Sebagai informasi, sekolah rakyat untuk masyarakat ekonomi lemah dan miskin ekstrem diambil dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat juga akan menggunakan mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis dan akan tinggal di sebuah asrama.

(Tribunnews.com/Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp