Kuota Siswa Sekolah Rakyat di Kota Batu Sudah Terisi 75 Anak

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemkot Batu menyatakan jumlah pendaftar Sekolah Rakyat di Kota Batu sudah mencapai 75 anak.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat datang ke Kota Batu, Senin (19/5/2025).

Ia ke Kota Batu untuk menandatangani MoU dengan sekolah yang ada di Kota Batu terkait modul yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat, serta kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bimasakti yang akan menjadi tempat Sekolah Rakyat di Kota Batu.

Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Batu sempat kesulitan mencari siswa untuk Sekolah Rakyat.

Bahkan hingga mengajak kerja sama dengan beberapa panti asuhan untuk mencari siswa.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha saat itu, penyebabnya ada beberapa faktor, di antaranya di Kota Batu tidak banyak penduduk miskin dan ini baru angkatan pertama sehingga banyak orang tua yang belum memiliki gambaran terkait program ini.

“Insya Allah 75 anak segera kami tetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Kota Batu."

"Itu terdiri dari 35 laki-laki dan 40 perempuan. Jumlah tersebut akan membentuk tiga rombongan belajar (rombel,red),” kata Wali Kota Batu, Nurochman, Senin (19/5/2025).

Nurochman mengaku akan segera menuntaskan proses administrasi dan penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi para siswa agar dapat tercatat sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Sementara itu dalam kunjungannya, Gus Ipul juga datang ke rumah salah satu anak yang akan menjadi siswa Sekolah Rakyat Kota Batu.

Kedatangannya untuk memastikan program Sekolah Rakyat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk data siswa prasejahtera Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 dan 2.

“Pak Kadis ini satu profil keluarga yang masuk di desil 1. Beliau rumahnya masih ngontrak, ya, sangat kecil sekali. Kemudian punya putra-putri tiga, salah satu yang pertama namanya Nayra."

"Nayra Syalisya merupakan calon siswi Sekolah Rakyat untuk jenjang SMP. Dia masih menjalani proses seleksi administrasi,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan KKN dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat.

“Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan-titipan termasuk dari titipan menteri, titipan gubernur, titipan itu tidak ada,” tegasnya.