Sekolah Rakyat Bisa Jadi Buah Simalakama, Pengentas Kemiskinan atau Ancaman Baru bagi Pendidikan?

SURYAMALANG.COM, MALANG -  Program Sekolah Rakyat yang tengah gencar disiapkan oleh Pemerintah saat ini sudah mendapatkan kritikan dari sejumlah ahli.

Salah satu catatan kritis dilontarkan oleh Prof. Dr. Djoko Saryono, Guru Besar di Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM).

Dia menilai, konsep dan pelaksanaan Sekolah Rakyat masih menyisakan banyak pertanyaan mendasar.

"Kalau dibaca, program ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan,"

"Saya rasa itu baik dan logis secara ilmiah," katanya pada Selasa (13/5/2025).

Dia mengacu pada riset global yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang ditulis Esther Duflo dalam buku Poor Economics 

Meski demikian, Prof Djoko masih mempertanyakan pendekatan yang digunakan pemerintah. 

Dia menyoroti bahwa Sekolah Rakyat justru hadir dalam bentuk SMA yang berorientasi akademik, bukan pendidikan vokasional seperti SMK yang lebih langsung terkait dengan dunia kerja.

"Kalau tujuan utamanya memberantas kemiskinan, mengapa bukan SMK? Sekolah vokasi jauh lebih relevan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja," tegasnya.

Prof Djoko menggarisbawahi Sekolah Rakyat bisa berpotensi tumpang tindih dengan sekolah menengah yang telah ada, baik negeri maupun swasta.

Terutama yang melayani kelompok masyarakat ekonomi bawah.

Dengan fasilitas seperti asrama dan makan gratis, Sekolah Rakyat dinilai lebih menarik bagi keluarga kurang mampu.

"Kalau orang tua siswa dari kelas menengah ke atas ya tidak masalah, tapi kalau menengah ke bawah pasti akan terdampak,"

"Padahal, banyak SMA dan SMK negeri atau swasta yang juga melayani siswa dari keluarga tak mampu," jelasnya.

Tak hanya soal bentuk dan orientasi, keberlanjutan program ini pun dipertanyakan.