Kades Viral Bayar Tagihan RS Warga Pakai STNK, Haru Dibantu Dedi Mulyadi: Bapak Aing, Alhamdulillah

Selain bantuan dari Dedi Mulyadi, Jaro menyebut sejumlah dermawan dari daerah lain juga turut memberikan donasi.

“Dari dermawan lain ada juga yang ngasih, termasuk warga. Mereka satu RT dijumpulin dapat Rp 300 ribu, terus satu RW dapat Rp 600 ribu. Dermawan dari Bandung juga ada yang ngasih Rp 1,2 juta,” tutur Jaro Midun.

Menurut Jaro, total dana yang terkumpul untuk membantu pengobatan warganya itu mencapai Rp 7 juta.

Uang tersebut akan digunakan untuk membayar sisa tagihan rumah sakit serta biaya pengobatan jalan.

Dedi Mulyadi Tegur Pimpinan RSUD 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai pimpinan RSUD Palabuhanratu tidak menaati surat edaran yang dibuatnya sebulan lalu.

Hal itu dikatakan Dedi Mulyadi merespon aksi Jaro Midun yang menjaminkan STNK mobil pribadinya kepada pihak RSUD Palabuhanratu demi warganya keluar dari rumah sakit.

"Kok RS Kabupaten tidak taat untuk itu," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun Instagram-nya @dedimulyadi71, Selasa (27/5/2025). 

Baca juga: Tangis Bahagia Orang Tua Siswa yang Pulang dari Barak Militer Program Dedi Mulyadi: Lebih Tenang

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, telah menghubungi Jaro Midun untuk meminta nomor rekening.

Dedi Mulyadi mengaku telah mengirimkan uang kepada Jaro Midun untuk membayar tagihan rumah sakit sekaligus biaya makan keluarga pasien.

"Sudah kita tuntaskan untuk biaya makan pasiennya. Kami sampaikan tidak ada problemnya," kata Mantan Politikus Gerindra itu.

"Tapi yang jadi problem pimpinan rumah sakitnya," sambung Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, telah mengeluarkan surat edaran pada bulan lalu.

Baca juga: Sosok Nera Tidak Tahu Siapa Dedi Mulyadi, Siswi Jalan 2 Km ke Sekolah Naik Rakit Nyaris Putus Asa

Surat edaran itu ditujukkan bagi rumah sakit di seluruh Jawa Barat tidak boleh tidak melayani pasien yang tidak memiliki BPJS.

Kemudian, rumah sakit juga melayani pasien yang tidak punya kemampuan melakukan pembayaran serta tak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Harus tetap dilayani bila ada problem keuangan yang timbul nanti bisa dikomunikasikan lewat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat," kata Dedi Mulyadi.