Kendala Kekurangan Guru Sekolah Rakyat yang Siap Digelar Juli 2025, Dindik Jatim Butuh Koordinasi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Program Sekolah Rakyat (SR) dari pemerintah pusat dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025 di Jawa Timur.

Namun, persoalan kekurangan tenaga pengajar masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Kota Malang Masih Kekurangan Calon Siswa, 3 Anak Mundur Alasa Izin Orang Tua

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa hingga kini jumlah guru untuk SR masih belum terpenuhi.

Di sisi lain, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga masih mengalami kekurangan guru di sekolah reguler.

“Kita berharap ada koordinasi dan komunikasi yang baik untuk mencari solusi, bagaimana guru-guru bisa ditugaskan di SR agar operasionalnya bisa berjalan lancar. Jangan sampai program ini terkendala karena kekurangan tenaga pendidik,” ujar Aries, Selasa (24/6/2025).

Sebagai langkah sementara, Aries menyarankan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sekolah-sekolah terdekat. 

Guru yang berada di sekolah reguler bisa diberdayakan untuk mengajar di SR, meskipun harus merangkap tugas atau berbagi waktu.

Terkait pengangkatan guru baru, Aries menyebutkan bahwa saat ini sedang dijajaki kerja sama antara pemerintah pusat, Kementerian Sosial, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Namun, proses tersebut tentu memerlukan waktu karena harus melalui tahapan regulasi, tes, dan rekrutmen resmi.

“Sudah ada komunikasi untuk mengangkat guru penggerak menjadi guru SR, karena mereka memang memiliki kualifikasi. Tapi mereka juga masih dibutuhkan di sekolah asalnya, jadi perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses belajar yang sudah berjalan,” tambahnya.

Data kebutuhan tenaga pengajar di beberapa lokasi SR di Jawa Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi. 

Di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu jenjang SMP, dengan tiga rombel dan 75 siswa, dibutuhkan 12 guru. 

Sedangkan di jenjang SMA, angka ini melonjak.

Baik di Kampus Kawi milik BPSDM Provinsi Jawa Timur maupun di SMKN Maritim Lamongan, masing-masing dengan tiga rombel dan 75 siswa, dibutuhkan 20 guru di tiap sekolah. 

Jumlah tersebut belum termasuk guru agama yang akan disesuaikan dengan latar belakang keyakinan siswa.