Gubernur Khofifah Pastikan 12 Sekolah Rakyat di Jatim Siap Dibuka pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sebanyak 12 titik Sekolah Rakyat siap beroperasi memulai tahun baru ajaran 2025/2026 di Jawa Timur.

Hal tersebut menjadi bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam mengawal dan mengimplementasi program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang siap per tanggal 1 Juli 2025 mendatang untuk sekolah rakyat ada 11 titik. Itu yang menggunakan bangunan gedung siap."

"Sedangkan untuk yang pembangunan lahannya juga sudah dimulai di beberapa titik dengan anggaran dari Kementerian PU,” kata Gubernur Khofifah, Selasa (27/5/2025).

Dari 12 titik tersebut, tiga titik adalah Sekolah Rakyat milik Pemprov Jatim. Yakni sekolah rakyat jenjang SMP yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) milik Dinsos Jatim di Kota Batu, sekolah rakyat jenjang SMA di BPSDM Jatim Kampus Kawi Kota Malang dan yang ketiga sekolah rakyat jenjang SMA di SMKN Maritim Lamongan.

“Ini sekolahnya semua boarding school. Yang berhak menjadi siswa di sekolah ini adalah masyarakat yang masuk desil 1. Yaitu yang masuk 10 persen ekonomi terendah,” tegas Khofifah.

“Kalau kuotanya masih ada maka bisa ditambah dengan desil dua atau yang masuk 20 persen ekonomi terendah,” imbuhnya.

Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah bertemu dengan para calon siswa dan calon wali murid sekolah rakyat di sejumlah daerah di Jatim. Dan ia optimis bahwa sekolah rakyat akan membantu untuk meningkatkan kualitas SDM generasi Jatim.

“Karena untuk memutus mata rantai kemiskinan itu ya dengan pendidikan. Apalagi misalnya nanti setelah lulus dari sekolah rakyat, siswanya dapai beasiswa KIP kuliah, kaka bisa merubah kondisi ekonomi keluarga,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menegaskan tiga sekolah rakyat yang ada di bawah pengelolaan Pemprov Jatim mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Bahkan kuotanya sudah penuh pendaftar.

“Insya Allah sebanyak tiga sekolah rakyat kita siap untuk melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran 2025/2026. Proses pendaftaran atau rekrutmennya tidak berdasarkan nilai akademik. Untuk rekrutmen ini tidak ada seleksi akademik, tapi hanya seleksi administrasi," kata Novi.

Hal itu dilakukan melalui sistem seleksi administrasi, yang dilihat dari penduduk Desil 1 dan 2 yang datanya sudah ada dari Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Jadi seleksinya dari sana. Dan data ini harus ditandatangani oleh Dinas Sosial, BPS setempat, mengetahui Kepala Daerah, nanti di SK-kan masing-masing oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan juga Pemprov yang milik Pemprov,” ujarnya.

Pendaftaran calon siswa tahun ajaran baru 2025/2026 di Sekolah Rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi ditutup, lantaran telah memenuhi kuota rombongan belajar.

Novi mengakui, antusiasme orang tua siswa untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat sangat tinggi. Bahkan di tiga sekolah rakyat yang dibuka tahun ini, telah melebihi kuota yang disediakan.