Pemkot Malang Lawan Peredaran Rokok Ilegal, Target 10 Operasi Pemberantasan Hingga Akhir Tahun 2025

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang melalui Satpol PP menggencarkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal, Senin (30/6/2025).

Targetnya, sebanyak 10 kali operasi gabungan (OSGAP) akan digelar hingga akhir tahun 2025.

Langkah ini diambil menyusul maraknya distribusi rokok ilegal yang mulai menyasar kalangan muda dan memanfaatkan sistem penjualan daring.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan bahwa penyebaran rokok ilegal di Kota Malang mengalami peningkatan, terutama dalam aspek distribusi, bukan produksi.

"Peredarannya sekarang makin marak, walaupun konsumennya bukan warga Kota Malang."

"Mereka biasanya tidak menjual di toko atau warung, melainkan lewat jalur online menggunakan jasa kurir," ujar Heru saat ditemui SURYAMALANG.COM, Senin (30/6/2025).

Menurutnya, rokok ilegal diminati karena harganya jauh lebih murah dibanding rokok berpita cukai resmi. Rata-rata jenisnya adalah sigaret kretek tangan (SKT).

"Mereka mirip secara tampilan, tapi tidak jelas asal usulnya. Ini yang kami sasar, terutama anak-anak muda sebagai konsumen yang rentan," ujarnya.

Heru menambahkan, saat ini Satpol PP masih mengedepankan pendekatan preventif berupa sosialisasi. Tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak mengonsumsi produk ilegal.

"Kami belum ke penindakan langsung. Kami masih sentuh dari sisi perubahan perilaku dulu," jelasnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, langkah tegas mulai disiapkan. Pemkot Malang telah menjadwalkan sepuluh operasi pemberantasan (OSGAP) sebagai bentuk intensifikasi pengawasan. Tahun lalu hanya dua kali OSGAP dilakukan.

"Tahun ini kami tingkatkan jadi sepuluh. Ini bentuk keseriusan kami," katanya.

Heru menyebut, pihaknya menghadapi tantangan dalam menelusuri jejak distribusi rokok ilegal karena banyak transaksi terjadi secara daring dan pengiriman dilakukan secara tersembunyi.

Ia menyatakan sulit jika menelusuri dari jasa pengiriman. Maka dari itu sasaran langsung ke lokasi transaksi atau penerimaan barang.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 membawa dampak pada alokasi anggaran.

Dulu, anggaran cukai bisa digunakan untuk membiayai berbagai bidang seperti olahraga dan kesenian. Kini, pemanfaatannya lebih ketat dan sebagian besar dialihkan ke Dinas Kominfo untuk publikasi.

“Untuk sosialisasi tatap muka kami dibatasi, maksimal 50 peserta," katanya.

Sejumlah rokok ilegal yang telah disita selama operasi akan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Namun, Heru mengaku tengah merancang metode pemusnahan yang ramah lingkungan.

“Kami tidak bisa asal bakar karena ada perda soal larangan pembakaran sampah."

"Sekarang kami sedang menjajaki kerjasama dengan pengelola sampah di wilayah Sukun, apakah bisa dimanfaatkan jadi kompos atau media tanam,” ungkapnya.

Heru juga mengajak masyarakat untuk turut serta aktif memberikan informasi tentang lokasi peredaran rokok ilegal. Ia menegaskan, pihaknya hanya berwenang dalam hal sosialisasi dan penyitaan barang bukti.

Tindak lanjut hukum, seperti penindakan pidana dan denda, menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Barang bukti yang kami amankan bisa sampai ratusan ribu batang, tapi sanksi hukum ditangani oleh Bea Cukai. Kami hanya mendukung dari sisi pengawasan dan edukasi,” imbuhnya.

Dengan strategi terpadu antara edukasi, operasi lapangan, dan pelibatan masyarakat, Pemkot Malang berharap mampu menekan laju peredaran rokok ilegal yang kini menyasar ruang digital dan anak-anak muda.

Harapannya, langkah ini tidak hanya menyelamatkan penerimaan negara dari cukai, tapi juga menjaga kesehatan dan kesadaran hukum masyarakat.