Pemkab Kediri Fokus Turunkan Angka Pernikahan Dini, Ponpes Harus Berperan Mendidik Karakter Santri

Laporan Isya Anshori

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, berharap pondok pesantren (Ponpes) dapat turut andil dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri.

Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Kediri di Ponpes Nurul Hakim, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan, Rabu (16/7/2025).

Wabup Dewi Mariya Ulfa menyampaikan bahwa penurunan angka pernikahan usia dini menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dia menuturkan, Ponpes memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada santri, terutama dalam membangun pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan masa depan.

"Di lingkungan pondok, kita tahu banyak santri menikah di usia muda."

"Kami berharap Ponpes dapat berperan aktif memberikan edukasi agar pernikahan dini bisa ditekan," katanya.

Baca juga: Dukung Swasembada Gula, Bupati Kediri Mas Dhito Bakal Kawal Kebutuhan Pupuk Petani Tebu

Mbak Dewi menambahkan, berdasarkan data tahun 2023-2024, Kabupaten Kediri berhasil menurunkan angka pernikahan dini hingga 27 persen.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan Islam.

Dalam sambutannya, Mbak Dewi juga mengungkapkan pentingnya sinergi antara LDII dan pemerintah dalam pembangunan daerah.

Dia mengapresiasi kontribusi LDII dalam pembinaan umat, pendidikan akhlak, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan dakwah, ekonomi, dan sosial.

"Kami sangat mengapresiasi kiprah LDII dalam memperkuat nilai keagamaan dan menjaga kerukunan umat beragama."

"Harapannya, Musda ini bisa menghasilkan program kerja lima tahun ke depan yang berdampak besar untuk masyarakat," jelasnya.

Mbak Dewi juga menyinggung soal upaya Pemkab Kediri dalam meningkatkan akses pendidikan, salah satunya melalui pendirian dua institusi pendidikan gratis dan berasrama, yakni Sekolah Dharma Wanita Pare dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu.

"Dengan pendidikan gratis ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang terhalang mengenyam pendidikan karena persoalan biaya. Ini juga bagian dari strategi menekan angka kemiskinan ekstrem," ungkap Mbak Dewi.