Muhammadiyah Jatim Kompak Dukung Fatwa Haram Sound Horeg dari MUI : Sudah Lalui Mekanisme Tepat

Laporan : Yusron Naufal Putra 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Muhammadiyah Jawa Timur menyatakan mendukung fatwa MUI Jatim yang mengharamkan sound horeg

Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mendukung fatwa MUI Jatim yang mengharamkan sound horeg dan menilai fatwa tersebut sudah melalui tahapan yang tepat, termasuk juga telah mempertimbangkan banyak hal. 

Baca juga: Polres Malang Beri Tindakan Hukum Jika Pagelaran Sound Horeg Ganggu Kamtibmas

Wakil Ketua PWM Jatim Bidang tarjih dan Tajdid, kepesantrenan dan pembinaan Haji-Umroh DR KH Syamsudin mengungkapkan, Muhammadiyah memahami bahwa keluarnya fatwa tersebut tentu ada sebabnya. 

Fatwa itu lahir dari adanya laporan sejumlah elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh penggunaan sound horeg. 

"Muhammadiyah menghormati bahkan mendukung fatwa haram MUI Jawa Timur atas fenomena sound horeg," kata Kiai Syamsudin, Jumat (18/7/2025). 

Dalam fatwa MUI Jatim sebelumnya, penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan diiringi jogetan pria dan wanita dihukumi haram. 

Intensitas suara yang berlebihan itu dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan bahkan kerusakan fasilitas umum atau barang milik orang lain. 

Kiai Syamsudin mengungkapkan, fatwa yang dikeluarkan MUI Jatim itu telah melalui mekanisme yang tepat.

Bahkan, sebelum mengeluarkan fatwa, MUI turut mengundang pihak-pihak yang dirasa penting untuk digali informasinya.

Perwakilan masyarakat yang dirugikan, praktisi sound horeg dan dokter spesialis THT sudah didengar keterangannya, lalu para ulama bermusyawarah dan berikutnya dikeluarkan fatwa. 

Kiai Syamsudin menegaskan bahwa Muhammadiyah memahami fatwa itu bukan atas dasar like and dislike.

Tapi, hasil kajian ilmiah, dalam, obyektif, terbuka, holistik dan komprehensif. 

Secara prinsip, Kiai Syamsudin mengungkapkan, dalam kacamata muhammadiyah, masalah sound horeg adalah masalah mu’amalah duniawiyah.

Sehingga berlaku kaidah, 'hukum asal segala sesuatu dalam masalah mu’amalah duniawiyah adalah boleh saja/mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya'.

Sehingga memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial keagamaan, dan budaya adalah boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

"Fakta di lapangan memberikan data bahwa sound horeg telah menyalahi prinsip-prinsip syari’ah itu," jelasnya. 

Baca juga: Respons Budayawan Tentang Larangan Sound Horeg, Pemkot Malang Diminta Segera Buat Aturan yang Tegas

Ada sejumlah alasan yang mendukung hal itu. Diantaranya adalah data ahli, bahwa tingkat kebisingan sound horeg melebihi batas wajar. Yakni, bisa mencapai 120-135 desibel (dB) bahkan lebih.

Sedangkan batas aman yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) adalah 85 dB untuk paparan selama 8 jam. 

Kebisingan yang melebihi ambang batas bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, gangguan pendengaran bertipe saraf atau sensorineural yang mengakibatkan kerusakan struktur serabut saraf di telinga bagian dalam.

Di samping itu juga ada sejumlah efek lain.

"Dalam beberapa kasus karnaval dan battle sound horeg juga menjadi pemicu hadirnya kemungkaran, seperti dancer erotis, minum khamar, dan perkelahian atau tawuran di antara penonton," terangnya. 

Menurut Kiai Syamsudin, ada berbagai dalil yang menyebutkan bahwa segala hal yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihilangkan.

"Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan," tandasnya.