Kenapa Marak Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus? Disebut DPR Bahaya, Pakar Tidak Setuju

SURYAMALANG.COM, - Marak pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 atau perayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. 

Fenomena pengibaran bendera One Piece mendapat tanggapan negatif dari DPR RI yang menilai hal itu berbahaya dan menjurus pada makar. 

Sebaliknya, Pakar Hukum Tata Negara tidak setuju dengan penilaian tersebut dan menganggapnya sebagai simbol rakyat menyampaikan aspirasi.

Kenapa Marak Pengibaran Bendera One Piece?

Pemasangan bendera bajak laut dari anime One Piece oleh warga menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus beredar dalam beberapa video di TikTok. 

Tampak, bendera One Piece dikibarkan di beberapa lokasi seperti atap rumah hingga pinggir jalan.

Dalam video lain, bendera itu banyak dipasang di belakang kendaraan besar seperti truk.

Baca juga: 40 Kata Mutiara untuk Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Pada 17 Agustus 2025

Posisi bendera One Piece dipasang di bawah atau bersebelahan dengan bendera Merah Putih.

'Fenomena bendera One Piece jelling HUT RI Ke-80: sebagai Simbol matinya keadilan dan kekuasaan yang korup' bunyi keterangan dalam video yang beredar. 

Adapun bendera bajak laut bertengkorak yang identik dengan simbol kelompok bajak laut dalam serial anime One Piece itu sering disebut sebagai Jolly Roger.

Banyak pihak menyoroti fenomena tersebut sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap pemerintahan saat ini.

Sebagian lainnya menyebut sebagai bentuk ekspresi kreatif anak muda menjelang perayaan kemerdekaan.

Disebut DPR Bahaya

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, tegas melarang adanya pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece tersebut. 

Firman menilai, tindakan itu sebagai bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara, sekaligus sebagai bentuk provokasi yang berbahaya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. 

"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," kata Firman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Firman mengaku, hal tersebut juga menjadi perhatian DPR dan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).