Roy Suryo Somasi Jokowi Soal Ucapan Orang Besar di Balik Kasus Ijazah Palsu, Tuntut Permintaan Maaf

SURYAMALANG.COM - Pihak Roy Suryo somasi Jokowi buntut soal ucapan orang besar di balik kasus ijazah palsu yang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. 

Dalam somasi yang diberikan, pihak Roy Surya tuntut permitaan maaf Jokowi secara terbuka. 

Somasi ini disampaikan secara resmi pada Senin, 4 Agustus 2025, oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis di Kantor SAY & PARTNERS, Jakarta Selatan.

Langkah ini merupakan respons atas pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazah palsu yang ditudingkan kepada dirinya.

Dalam konferensi pers yang disiarkan Kompas TV, kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menilai bahwa tudingan Jokowi telah merugikan kliennya secara moral dan hukum.

Baca juga: Lagi-lagi Amnesti, Prabowo Bebaskan Gus Nur Atas Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Pihak TPUA menegaskan bahwa mereka bergerak secara independen dan tidak ditunggangi oleh kepentingan tokoh besar atau politik tertentu, sebagaimana disinyalir Presiden Jokowi.

“Pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum, baik pidana maupun perdata,” tegas Mulyadi, salah satu anggota tim kuasa hukum mengutip Tribun Solo.

TPUA meminta Jokowi mencabut pernyataannya tentang adanya dalang besar di balik isu ini, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan publik.

Persiapan Buku dan Bukti Baru

Roy Suryo mengumumkan bahwa dirinya tengah mempersiapkan peluncuran buku setebal 500 halaman berjudul “Ijazah Palsu Jokowi” yang rencananya akan dirilis pada 17 Agustus 2025.

Sehari kemudian, deklarasi terbuka akan digelar di Yogyakarta.

Ia mengklaim memiliki bukti kuat berupa lima bundel ijazah asli milik alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang akan digunakan sebagai pembanding dalam proses hukum.

“Hingga kini, belum ada bukti visual bahwa Presiden Jokowi secara langsung menunjukkan ijazah aslinya. Yang ditampilkan hanya map tertekuk, bukan dokumen autentik,” ujar Roy.

Sorotan Terhadap Penegak Hukum dan Kriminalisasi

Ahmad Khozinudin juga menyoroti penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu oleh Bareskrim Polri pada Mei 2025.

Ia meminta agar pihaknya diberikan akses untuk meneliti dokumen asli yang menjadi objek perkara agar pembanding bisa dilakukan secara ilmiah.

“Kami hanya minta akses terhadap objek yang sama. Kalau ternyata klien kami menyatakan identik, maka selesai. Tapi kalau tidak, maka dugaan pemalsuan akan semakin menguat,” jelas Khozinudin.

Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai "kriminalisasi aktivis", serta mempertanyakan mengapa eksekusi terhadap terpidana Silfester Matutina belum dilakukan, meski telah divonis satu tahun enam bulan penjara.

Baca juga: Kenang Momen Gibran dan Anies Baswedan Pakai One Piece, KIni Pemerintah Larang Bendera One Piece

Roy Suryo: Tidak Ada Tokoh Besar di Balik Kami

Menanggapi tudingan adanya tokoh besar di balik aksi mereka, Roy Suryo secara tegas membantahnya. Ia menyebut bahwa dirinya, dokter Tifauzia Tyassuma, dan ahli forensik digital Rismon Sianipar bergerak secara mandiri.

“Sama sekali tidak ada orang besar. Ini murni berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau ada yang menuding, silakan periksa rekening saya,” tantang Roy dalam wawancara di Kompas TV, Rabu (30/7/2025).

Roy juga menyatakan bahwa ia pernah menantang para penuduhnya seperti Ali Mochtar Ngabalin dan Silfester Matutina untuk bersumpah atas tudingan tersebut, namun tidak ada yang merespons.

Jokowi: Ada Agenda Politik Besar

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa isu ijazah palsu yang menyerangnya serta isu pemakzulan terhadap putranya, Wapres Gibran Rakabuming Raka, adalah bagian dari agenda besar politik.

“Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang mem-back up. Semua sudah tahu lah,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (25/7/2025).

Polemik ini juga menyeret Partai Demokrat setelah salah satu pihak yang pro-Jokowi menyebut adanya keterlibatan “Partai Biru” di balik isu ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa tudingan itu tidak berdasar dan merupakan bentuk pencemaran nama baik.

“Istilah ‘Partai Biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat adalah upaya insinuatif dan menyesatkan,” kata Herzaky.

Ia menambahkan bahwa hubungan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan keluarga Jokowi sangat baik dan saling menghormati.

Jokowi sendiri sudah membantah SBY merupakan sosok besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan.

Isu ini muncul saat ia menyebut ada sosok besar di balik isu-isu yang menyudutkan dirinya tersebut.

Baca juga: Cerita Mulyono Teman Alumni UGM Jokowi Soal Tak Lulus Kuliah Bareng, Ada Alasan Pribadi

Sebelumnya santer terdengar bagaimana sosok berjaket biru yang disebut menjadi dalang di balik isu-isu ini.

Jokowi pun menegaskan tak pernah menyebutkan hal ini.

“Nggak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/7/2025).

Ia pun meminta agar tidak ada yang merasa tertuduh setelah adanya pernyataan mengenai sosok besar ini.

“Bukan nggak mengetahui. Saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh,” jelasnya.

Menurutnya, SBY merupakan sosok negarawan yang baik.

Ia meyakini SBY bukan merupakan sosok besar yang dimaksud.

“Apalagi sekelas Pak SBY nggaklah beliau adalah negarawan yang baik. Saya tidak pernah mengatakan itu (soal parpol),” terangnya. 

 (SURYAMALANG.COM/TRIBUNSOLO.COM)

Ikuti saluran SURYAMALANG di >>>>> WhatsApp