Siapa Risma Ardhi Chandra? Sosok Pengganti Bupati Pati Sudewo Jika Benar Dimakzulkan

SURYAMALANG.COM - Isu pemakzulan Bupati Pati Sudewo tengah gendar disuarakan setelah demo warga Pati hari ini, Rabu (13/8/2025). 

Pemicu kemarahan warga Pati adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen. 

Kebijakan ini sempat diberlakukan, lalu dibatalkan setelah protes besar-besaran dan permintaan maaf dari Bupati Sudewo.

Selain itu, ada isu pemecatan 220 pegawai RSUD tanpa pesangon dan dugaan razia terhadap konsumsi warga yang ingin berdemo.

Banyaknya kebijakan-kebijakan kontroversial Bupati Sudewo membuat warga menuntut dirinya dimakzulkan. 

DPRD Pati menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.

Jika nantinya Bupati Pati Sudewo dimakzulkan, sosok Risma Ardhi Chandra akan menjadi pengganti Sudewo sebagai Bupati Pati, 

Terkait dengan kandidat pengganti bupati yang dimakzulkan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di dalam aturan tersebut, terdapat pasal yang mengatur sosok yang akan menggantikan kepala daerah yang diberhentikan atau berhenti. Tepatnya di dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

Apabila Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, b, d, e, f, dan h, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhirnya masa jabatan.

Artinya, sosok yang menggantikan bupati selaku kepala daerah yang dimakzulkan adalah wakilnya. 

Adapun Wakil Bupati Pati saat ini yakni Risma Ardhi Chandra.

Baca juga: Terancam Pemakzulan, Kini KPK Sebut Sudewo Bupati Pati Diduga Terima Aliran Dana Korupsi Proyek DJKA

Lalu Siapa Risma Ardhi Chandra?

Risma Ardhi Chandra adalah Wakil Bupati Pati periode 2025–2030, dan kini menjadi sorotan karena berpotensi menggantikan Bupati Sudewo jika proses pemakzulan berjalan sukses

Biodata Singkat

Nama lengkap: Risma Ardhi Chandra

Lahir: 11 Mei 1976, Semarang, Jawa Tengah

Partai politik: PKB (bergabung sejak Agustus 2024)

Pendidikan:
SMK Negeri 1 Pati
Sarjana Teknik Elektro, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Karier & Bisnis
Awalnya bekerja di PLN Pati bagian IT (2001–2005)
Mendirikan perusahaan teknologi: PT Indo Pratama Network (bidang payment gateway)
Mengembangkan bisnis perikanan: PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Terlibat dalam bisnis batu bara di Jakarta sebelum masuk politik

Karier Politik
Terjun ke politik pada 2024, langsung menjadi calon Wakil Bupati mendampingi Sudewo
Pasangan Sudewo–Risma menang Pilkada Pati 2024 dengan 419.684 suara (53,5 persen)
Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025

Kekayaan
Berdasarkan LHKPN per April 2025, Risma Ardhi Chandra memiliki kekayaan sekitar Rp 3,89 miliar: Terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan kas

Baca juga: Bupati Pati Mundur? Ada Video Pendemo Bacakan Dokumen Pernyataan Atas Nama Sudewo Viral

Mekanisme Pemakzulan Bupati Sudewo

DPRD Pati telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. 

Pengumuman pembentukan Pansus Hak Angket itu dibacakan DPRD Pati di tengah gelombang unjuk rasa pencopotan Sudewo yang berlangsung Rabu (13/8/2025). 

Hak angket ini nantinya menentukan nasib Sudewo apakah layak dimakzulkan atau tidak.

Hak Angket adalah hak DPR di tingkat pusat hingga daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya, DPR baik di tingkat pusat hingga daerah berhak mencari tahu apapun dugaan pelanggaran yang terjadi atau tengah menjadi sorotan masyarakat hingga keakar-akarnya. 

Dalam hal ini, DPRD Pati akan memeriksa Sudewo dalam kebijakannya yang menaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen hingga menimbulkan protes meluas di masyarakat.

Apabila kebijakan tersebut dianggap telah merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan undang-undang, bukan tidak mungkin Sudewo dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati yang belum genap enam bulan itu. 

Dimuat Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018, juga mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Selain itu, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota juga berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

Pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Artinya apabila DPRD Pati sudah sepakat membuat keputusan, maka hasil keputusan ini bisa disampaikan kepada Presiden melalui Menteri. 

Pengangkatan dan pemberhentian Bupati ini kemudian mendapatkan pengesahan melalui Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. 

(SURYAMALANG.COM/WARTAKOTALIVE.COM)

Ikuti saluran SURYAMALANG di >>>>> WhatsApp