5 Pemicu Amarah Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser: Proyek Masjid Rp15 M, Pemangkasan Pegawai

SURYAMALANG.COM, - Pemicu amarah warga Pati, Jawa Tengah sampai menuntut Bupati Pati, Sudewo lengser dari jabatannya pada Rabu (13/8/2025) tidak hanya karena kenaikan pajak. 

Selain itu banyak kebijakan lain yang membuat warga Pati marah termasuk cara Sudewo menanggapi penolakan warga yang tidak setuju dengan keputusannya. 

Sikap Sudewo yang dianggap arogan hingga komunikasi yang buruk membuat masyarakat jadi antipati kepadanya.

Demo besar-besaran 50 ribu warga di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu kemarin, bahkan  mendapatkan respons dari Istana.

Baca juga: Saya Dipilih Rakyat Bupati Pati, Sudewo Tak Bisa Mundur Meski Didemo 50 Ribu Warga Tetap Menjabat

Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyayangkan kekisruhan yang terjadi di Pati. 

"Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapapun itu," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo menjelaskan, pihaknya berharap kasus yang menyangkut kader Gerindra tersebut bisa terselesaikan jangan sampai kehidupan ekonomi warga Pati terganggu.

"Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," imbuhnya.

Lalu apa saja pemicu amarah warga Pati hingga ingin melengserkan Sudewo? 

1. Kenaikan PBB hingga 250 persen

Bupati Sudewo menetapkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Naiknya pajak PBB-P2 tentu dianggap sangat memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Baca juga: Siapa Risma Ardhi Chandra? Sosok Pengganti Bupati Pati Sudewo Jika Benar Dimakzulkan

2. Tantang warga berdemo

Saat menanggapi penolakan warga atas kenaikan pajak PBB-P2 itu, Sudewo justru menantang dan siap menghadapi  50 ribu massa.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan tersebut membuat warga marah dan benar-benar menjawab tantangan Sudewo.

Sudewo lalu meminta maaf dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menyatakan tidak bermaksud menantang warga dan menyesali ucapannya.

3. Pemangkasan Pegawai

Sudewo membuat kebijakan dengan melakukan pengurangan pegawai non-ASN di RSUD Soewondo.

Bupati itu menilai, saat ini RSUD RAA Soewondo Pati mengalami kelebihan tenaga honorer atau non-ASN, sehingga jumlah tenaga honorer yang ada jauh melebihi kebutuhan.

Sudewo juga menyoroti mekanisme penerimaan tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo yang menurutnya tidak jelas. 

Untuk itu, Sudewo menginstruksikan Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati, agar melakukan rasionalisasi jumlah pegawai.

"Pengurangan pegawai non-ASN atau pegawaian honorer di Rumah Sakit Soewondo harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak" kata Sudewo, Sabtu (22/3/2025).

"Banyak yang nganggur. Jumlahnya (tenaga honorer) sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an," sebutnya. 

Alhasil ratusan pegawai honorer RSUD Soewondo terdampak pemangkasan dan akhirnya dipecat.

Mirisnya, para pegawai yang dipecat tidak diberi pesangon yang layak.

Baca juga: Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo Disetujui DPRD Pati, Warga Takbir Setelah 50 Ribu Massa Demo

Banyak yang menilai keputusan ini tidak manusiawi dan merendahkan dedikasi mereka selama berkerja puluhan tahun.

Saat mereka ingin menyampaikan aspirasi, Sudewo justru mengatakan hal yang membuat warga kesal.

“Yang tidak lolos lapor polisi silakan, yang seharusnya lapor polisi itu kami," ujar Sudewo saat melakukan peninjauan di RSUD RAA Soewondo Pati pada Jumat, (11/4/2025).

Pernyataan ini memperparah ketegangan, seolah melegalisasi pemecatan tanpa prosedur dengan pendekatan konfrontatif.

4. Kebijakan lima hari sekolah

Sudewo membuat sebuah kebijakan lima hari sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, lebih tepatnya dimulai pada 14 Juli 2025 dengan alasan agar siswa bisa lebih produktif.

Sudewo berpendapat waktu akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk kualitas keluarga dan “penyegaran” mental siswa.

Namun kebijakan Sudewo soal peraturan lima hari sekolah dianggap bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Baca juga: DEMO Warga Pati Membara! Bupati Sudewo Dilempar Sandal Temui Pendemo: Saya Akan Lebih Baik

Kebijakan ini segera menuai kritik dari masyarakat, terutama kalangan santri, guru ngaji, dan ulama NU karena dianggap menyalahi aktivitas keagamaan.

Setelah itu, kebijakan lima hari sekolah dibatalkan melalui SK Bupati Pati nomor 400.3.1/303/M tanggal 8 Agustus 2025.

Dengan demikian, sistem pembelajaran kembali diterapkan enam hari sekolah mulai 11 Agustus 2025

5. Proyek Masjid Rp15 M

Sebanyak lima ribu santri juga ikut dalam aksi unjuk rasa pada Rabu kemarin. 

Para santri yang ikut unjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati.

Baca juga: Bisakah Bupati Sudewo Lengser? Warga Pati Tetap Demo meski Kenaikan PBB Dibatalkan

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen di tengah proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. 

Warga mempertanyakan urgensi atau hal yang mendesak dari proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan masyarakat Pati yang lebih penting. 

Kontroversi Sudewo

Selain lima hal di atas, ada beberapa kontroversi Sudewo yang menjadi sorotan warga. 

Beberapa hal tersebut berkaitan dengan sikap atau etika Sudewo sebagai Bupati.

1. Dangdut Goyang Erotis 

Sudewo sempat menuai kritik karena menghadirkan aksi dangdut Trio Srigala dengan goyang sensual dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten.

Pertunjukan itu dinilai tidak merepresentasikan Sudewo sebagai orang terpandang.

Sudewo pun menuai kritik dan dianggap tidak pantas.

2. Posko Donasi Warga Dibubarkan Paksa

Posko donasi warga untuk demo Rabu kemarin sebelumnya sempat dibubarkan paksa. 

Tujuan dari posko donasi itu adalah untuk mempersiapkan segala kebutuhan demo. 

Banyak donasi logistik berdatangan, di antaranya minuman mineral.

Baca juga: 4 Kasus Suap Seret Sudewo Muncul Lagi, Warga Pati Ancam Demo Berhari-hari Tuntut Bupati Lengser

Dalam sebuah video yang viral beredar di media massa, donasi logistik itu disita paksa oleh aparat Satpol PP.

Warga dan aparat sempat terlibat cekcok dan saling menantang hingga memicu kericuhan.

Masyarakat menduga tindakan itu melanggar hak mereka dalam menyampaikan aspirasi.

(Kompas.com/Tribunnews.com/TribunJateng.com/TribunJateng.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp