DPRD Kota Malang Dorong BPR Tugu Artha Sejahtera Perkuat Manajemen Risiko dan Inovasi Digital

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menilai penyertaan modal daerah kepada Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor jasa keuangan dan memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Tinik Wijayanti, menyampaikan bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas usaha, memperluas akses permodalan, serta memperkuat peran BUMD di sektor keuangan. 

“Di tengah tantangan perekonomian Kota Malang yang masih beradaptasi pasca-pandemi dan menghadapi persaingan ketat di sektor perbankan, langkah ini menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

Menurut Tinik, keberadaan BPR Tugu Artha Sejahtera diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui dukungan pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM, sektor yang menjadi tulang punggung perdagangan dan penyedia lapangan kerja di Kota Malang.

Ia mengungkapkan, masih banyak pelaku usaha kecil di Kota Malang yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan formal akibat keterbatasan agunan dan prosedur perbankan yang rumit.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada BPR Tugu Artha Sejahtera harus menjadi komitmen nyata bagi BUMD untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

“Melalui penyertaan modal ini, kami berharap BPR Tugu Artha Sejahtera dapat mempercepat perputaran ekonomi di sektor perdagangan, kuliner, industri kreatif, dan jasa pendidikan, khususnya bagi warga Kota Malang,” kata Tinik.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sektor UMKM yang dinilai berperan vital dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, Tinik menegaskan agar BPR Tugu Artha Sejahtera menempatkan pelaku UMKM sebagai prioritas utama dalam penyaluran kredit dan layanan perbankan.

“Harapan kami, langkah ini dapat memperluas jangkauan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang selama ini belum banyak tersentuh lembaga keuangan formal,” pungkasnya.

Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang menyoroti rencana penyertaan modal daerah kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera.

Fraksi ini menegaskan agar kebijakan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kajian kelayakan yang matang.

Dalam pandangan Fraksi NasDem-PSI, penyertaan modal tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kinerja perusahaan, serta laporan kondisi BPR Tugu Artha.

“Pemerintah Kota Malang harus memastikan lebih dulu apakah BPR Tugu Artha benar-benar sehat secara bisnis atau masih kurang progresif seperti kondisi saat ini,” tegas pernyataan resmi Fraksi NasDem-PSI melalui juru bicara Kristina Yanuarti.

Fraksi tersebut menilai, hingga kini BPR Tugu Artha masih minim inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan layanan.