Baca tanpa iklan
BUPATI MALANG, MUHAMMAD SANUSI. Usianya kini 59 tahun. Dulu, dia PNS guru. Pernah juga jadi dosen. Orangtuanya dulu tidak suka dia jadi PNS.
SURYAMALANG.COM, KEPANJEN – Segudang pekerjaan rumah menanti Bupati Malang, Muhammad Sanusi, setelah resmi dilantik secara definitif oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Selasa (16/9/2019).
Terjun ke dunia politik, awalnya bukan merupakan angan yang harus terwujud bagi sosok Muhammad Sanusi.
Pria asal Gondanglegi, Kabupaten Malang itu lebih dulu mengawali karirnya sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Filial Gondanglegi tahun 1983.
Pada tahun tersebut, Sanusi baru diangkat menjadi PNS Kementerian Agama (Kemenag).
“Karena sebuah alasan, orangtua saya tidak menyetujui saya jadi PNS. Pengennya ngerintis di dunia pertanian,” ujar pria yang sudah menyelesaikan studi Master di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta tahun 2001 itu.
Di sela-sela waktu mengajar sebagai guru bahasa inggris, Sanusi memanfaatkan waktu luangnya untuk bergabung dalam organisasi.
Salah satunya, menjadi pengurus di Koperasi Unit Desa (KUD) Gondanglegi Kulon.
Pria kelahiran Malang, 20 Mei 1960 itu mengaku menyukai hal yang berhubungan dengan organisasi sedari berusia muda.
Baru pada tahun 1998, Sanusi mengenal dunia politik praktis. Sebagai pengagum kiai Nahdlatul Ulama (NU) Abdurahman Wahid (Gus Dur), Sanusi selalu mengikuti perkembangan dunia politik kala itu.
Bulan Juli 1998, Gus Dur bersama para tokoh kiai NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Motivasi Gus Dur mendirikan PKB dijadikan alasan bagi Sanusi bergabung bersama partai yang identik dengan 9 bintang pada logonya itu.
“Tidak terpikir ikut politik sebenarnya. Dan tidak pernah ikut politik. Gus Dur dirikan PKB saya ikut. Ternyata suara PKB di Gondanglegi banyak kala itu. Tahun 1999 saya gabung PKB. Waktu saya ke politik orangtua nggak protes alias merestui,” beber Sanusi yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Tahfidz DPC PKB Kabupaten Malang 2011 silam.
Selama menjadi kader PKB, beberapa jabatan penting diemban oleh Sanusi.
Di antaranya Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang pada periode 1999-2004.
Periode berikutnya Sanusi didapuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang periode 2004-2010.
“Saya sempat ingin rehat dari dunia politik setelah jadi wakil (Ketua DPRD Kabupaten Malang). Ingin fokus di usaha perkebunan tebu. Namun pada tahun 2015 saya diajak Rendra Kresna maju pada Pilkada 2015. Kebetulan rekomnya ke saya,” ujar pria pengoleksi berbagai jenis burung berkicau di rumahnya itu.
Salah satu motivasi Sanusi kembali terjun ke dunia politik adalah, karena sudah mengantongi restu dari para sesepuh kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Malang.
Restu itu akhirnya mengantarkan Sanusi berebut suara rakyat bersaing dengan Dewanti Rumpoko dan Nurcholis kala itu.
Perolehan presentasi suara 51,63 % mengantarkan Sanusi menjabat sebagai Wakil Bupati Malang, mendampingi Rendra Kresna yang menjabat sebagai Bupati Malang.
Bahu-membahu bersama Rendra Kresna, Sanusi ingin mewujudkan Kabupaten Malang dengan visi misi yang diusung. Yakni, pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata , peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pada Oktober 2018 Sanusi mengantikan Rendra Kresna yang terjerat kasus korupsi. Akhirnya Sanusi didapuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang.
“Tetap saya akan meneruskan dan berfokus pada visi misi untuk kemajuan Kabupaten Malang,” tutur Sanusi yang kini sudah dilantik sebagai Bupati Malang definitif menggantikan Bupati Malang non aktif, Rendra Kresna.
Sebagai seorang pejabat negara, hari-hari Sanusi dijalani dengan penuh kesibukan. Menjalankan roda pemerintahan, membangun Kabupaten Malang, menata manajemen birokrasi menyita waktunya. Namun, meski sibuk Sanusi tak lupa meluangkan waktu bersama keluarga.
“Kalau lagi sama keluarga ya waktu buat keluarga. Yang jelas tugas bagi negara saya dahulukan terlebih dahulu,” kata pria yang menyukai musisi Rhoma Irama itu.
Setiap hari Sanusi mengaku bangun pada pukul 03:30. Burung Jagal Papua miliknya diakui menjadi alarm baginya setiap dini hari.
Usai salat subuh, Sanusi pergi ke halaman mendengarkan ocehan burungnya yang berjumlah puluhan itu. Supaya tidak jenuh, katanya.
Sarapan sudah disiapkan istri sesudahnya. Ada menu favorit dari masakan sang istri. Masakan tersebut membuatnya tidak bisa berpaling dari masakan lain.
“Menu favorit masakan istri adalah pecel terong dan tempe. Favorit saya itu. Hampir tiap hari makan itu tidak bosan,” ungkap pria yang pernah menjadi Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Malang (Unisma) ini.
Sanusi punya tips agar dapat menjalani profesi tanpa beban dan bebas dari rasa capek nan jenuh. Menurutnya, dengan hati senang rasa jenuh menjalani profesi menjadi sirna.
“Saya tidak capek setiap hari. Ya soalnya hati saya senang bahagia. Anggap saja sedang rekreasi jangan dijadikan beban. Rileks dan enjoy saja. Kalau capek ya tidur istirahat,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di rumah dinasnya yang belokasi di Jalan Gede, Kota Malang, beberapa waktu lalu.
Rencana Sanusi Setelah Dilantik Jadi Bupati Definitif
Politisi PKB itu berkomitmen program kerja yang sudah tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021, saat ditanya tentang program ke depan pasca sudah menyandang status Bupati.
”Fokus utamanya masih pada tiga strategi pembangunan utama yaitu pengentasan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan daya dukung lingkungan hidup,” terangnya.
Sanusi sudah megemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang selama 11 bulan. Terhitung sejak Rendra Kresna resmi menjadi Bupati Malang non aktif karena kasus korupsi.
Taka da persiapan khusus bagi Sanusi sebelum pelantikan selain gladi bersih. Kemajuan Kabupaten Malang menurutnya adalah hal mutlak yang harus diwujudkan oleh pemerintahannya dalam sisa waktu jabatan yang ada.
“Pemkab Malang terus berkomitmen memajukan Kabupaten Malang demi masyarakat,” ujarnya.
Pengentasan Kemiskinan Versi Pemerintahan Sanusi
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Malang. Sanusi menegaskan angka kemiskinan di Kabupaten Malang sudah turun mencapai 10,4 persen pada tahun 2018.
Sanusi menyampaikan, keseriusan Pemkab Malang dalam menurunkan angka kemiskinan salah satunya diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Seiring dengan perekonomian merupakan sisi sentral dalam pembangunan desa saat ini.
Maka dari itu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) begitu vital topang denyut nadi ekonomi desa.
BUMDes pun diyakini akan punya banyak daya guna positif khusunya bagi masyarakat desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memiliki target di tahun 2019 ini, desa di wilayahnya sudah bisa membentuk 150 unit badan usaha milik desa (BUMDesa).
Hingga kini, BUMDesa di 378 desa masih ada 108 unit. Atau masih kurang 42 unit BUMDesa yang ditarget bisa berdiri dan mampu menjadi bagian dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.
"Sampai saat ini masih sekitar 108 unit BUMDesa. Saya tetap berharap bisa sesuai dengan target sampai akhir tahun ini," ujar Sanusi.
Sanusi menganalogikan jika BUMDes dapat dikelola dan terimplimentasi dengan baik, maka dapat meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, serta membuka lapangan kerja.
"Cafe Sawah itu contohnya yang di Desa Pujon Kidul. Betapa banyak manfaat atas aset strategi pembangunan ini, kalau kreatif pasti bisa. Karena itu saya juga minta kepada pak Sekwilda mengarahkan APBD-nya diarahkan untuk keperluan pengentasan kemiskinan," jelasnya.
Sanusi menceritakan sebelum jadi Cafe Sawah, dulunya tempat tersebut adalah tanah bengkok desa yang mempunyai luas sekitar 8000 m2.
Namun, lahan yang dulunya kurang produktif tersebut pada tahun 2016 disulap menjadi sebuah obyek wisata yang diberinama Cafe Sawah dan baru diresmikan pada tahun 2017.
Apa yang dicontohkannya tersebut bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku ekonomi desa.
"Alih fungsi lahan ini berdasarkan kesepakatan aparat desa dan masyarakat setempat. Cafe Sawah ini letaknya di tengah hamparan sawah dan dikelilingi Pegunungan Kelet, Pegunungan Dorowati, Pegunungan Welirang dan Gunung Kelud yang menyajikan keindahan alam luar biasa," ujarnya.
Untuk itu, Sanusi meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) agar memperlebar akses jalan menuju Cafe Sawah, supaya kendaraan besar seperti bus bisa masuk.
"Sekarang ini, omzet Cafe Sawah Pujon Kidul mencapai Rp 5 miliar. Jika akses jalan di lebarkan maka bis yang mengangkut wisatawan dalam jumlah banyak bisa masuk, otomatis omsetnya bisa naik," ulas Sanusi.
Pengentasan kemiskinan juga diwujudkan dalam bidang lain. Pemkab Malang punya rencana jangka panjang dengan menggandeng Perumda Tirta Kanjuruhan.
Sanusi membeberkan wacana ini diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten yang memiliki 33 kecamatan itu.
Untuk itu, Sanusi menyarankan agar Perumda tidak melulu berorientasi pada keuntungan atau profit oriented.
Melainkan kontribusi secara sosial juga harus menjadi fokus.
Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang diminta Sanusi tidak menaikkan tarif air bersih sampai tahun 2021.
Menurutnya, PAD tahun ini sudah Rp 98 miliar dan diprediksi meningkat Rp 106 miliar pada tahun depan
Maka dari itu, Sanusi gamblang mewacanakan pada tahun 2020 nanti, pihaknya berambisi mewujudkan air bersih gratis bagi masyarakat miskin.
“Perumda sudah kami suruh untuk mulai pendataan masyarakat miskin.”
“Realisasinya nanti 2020. Saya masih melihat begitu banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan air bersih.”
“Setidaknya kami bisa meringankan kebutuhan rumah tangga,” ujar Sanusi.
Untuk merealisasikan wacana itu, Sanusi menyebut target tetap harus terpenuhi, meliputi efisiensi penggunaan air dan menekan pembiayaan pengelolaan air.
“Kemudian termasuk pembenahan struktural, dan Direktur Umumnya sudah menyatakan sanggup itu,” jelas Sanusi.
Tahun 2019, Pemkab Malang menganggarkan anggaran program bedah rumah sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut dianggarkan guna peningkatan kualitas bangunan dan pembangunan 1000 unit RTLH.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang memaparkan, sampai bulan Agustus tahun ini jumlah bedah rumah yang telah dilaksanakan sebanyak 300 unit.
Terbaru, ada delapan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dusun Balearjo Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo dibangun oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK). Konsep pembangunan dirancang sebagai homestay.
Di sisi lain, Plt Bupati Malang Sanusi menilai, pembangunan pariwisata harus dimulai dari fasilitas yang baik, salah satunya lewat bedah rumah.
Pengusaha tebu ini berpendapat, pariwisata harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
“Pemkab Malang tidak akan menghalang-halangi jika ada investor yang mau masuk. Namun perekonomian warga juga jangan sampai terlupakan,” jelas Sanusi.
Optimalisasi Pariwisata untuk Kemajuan Kabupaten Malang
Pariwisata di Kabupaten Malang terbentang dari laut hingga pegunungan. Wilayah yang mempunyai 33 kecamatan itu punya segudang potensi. Mulai dari wisata alam hingga wisata budaya.
Optimalisasi pariwisata menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Malang untuk digarap secara maksimal.
pengembangan konsep Desa Wisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan.
Beberapa contoh Desa Wisata yang sudah mulai berkembang dan menggeliatkan sektor pariwisata Kabupaten Malang adalah, Desa Wisata Ngadas.
Desa tersebut masuk dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa.
Terbaru, konsep Desa Wisata Budaya Religi ada di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan.
Konsep wisata life in dengan homestay menjadi branding wisata budaya di Desa Peniwen.
Wisatawan bisa merasakan hidup ala desa dengan kearifan lokal yang ada. Keserasian hidup masyarakat kristen dengan agama lain di sana memperlihatkan plurasisme yang terbangun serasi.
Optimalisasi sektor pariwisata di wilayah yang memiliki di 33 kecamatan, terdiri dari 378 desa dan 12 kelurahan itu diharapkan akan mendongkrak kunjungan wisata.
Disparbud Kabupaten Malang, optimis adanya jalan tol Malang - Pandaan bisa jadi alat untuk mendongkrak kunjungan wisata.
"Kami yakin tahun ini bisa lebih baik lagi. Adanya infrastruktur jalan tol kami yakin kunjungan wisata juga naik," ujar Kepala Disparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) wisatanya. SDM menjadi faktor lain yang sangat berperan penting bagi kemajuan pariwisata.
Apabila SDM wisatanya tidak mumpuni, maka sebaik apa pun wisata yang ada, akan ditinggalkan pengunjungnya.
Selama dua tahun terakhir, sektor pariwisata Kabupaten Malang turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 30 miliar.
"Kami sudah melakukan berbagai sosialisasi dan sertifikasi bagi para pelaku usaha pariwisata. Promosi pariwisata juga kami manfaatkan sebaik mungkin. Ini menjadi sangat penting. Jangan sampai wisata kita yang begitu kaya dan indah rusak karena SDM," ungkap Made.
Wacana Pendidikan Gratis
Pemkab Malang akan terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Anak harus dididik menjadi tunas yang pandai agar tumbuh dewasa, baik pandai dalam hal ilmu umum dan agama," ujar Sanusi.
Sanusi menuturkan, syarat jika ingin hidup bahagia dunia dan akhirat maka harus sama-sama belajar dan pandai ilmu pendidikan umum dan agama.
Sanusi membeberkan program Pemkab Malang di tahun 2020 terkait program sekolah gratis bagi siswa sejak usia PAUD hingga SMP.
Nanti Pemkab akan menyiapkan anggaran lewat APBD untuk sekolah gratis bagi anak mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Anak-anak jangan sampai tidak sekolah karena tidak punya uang dan biaya. Kita juga akan anggarkan bantuan bagi anak yatim piatu," janji politisi PKB itu.
Pemkab Malang menargetkan pembebasan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di tingkat dasar dan menengah bakal terealisasi pada tahun 2020.
“Ini sebagai upaya Pemkab Malang untuk pemerataan hak bersekolah bagi masyarakat,” terang M Sanusi, Bupati Malang.
Sanusi menambahkan butuh dana sekitar Rp 90 miliar untuk menggratiskan SPP bagi anak sekolah dasar (SD) dan SMP sederajat, baik negeri maupun swasta.
“Saya instruksikan tim anggaran untuk menghitung kebutuhan anggarannya. Dari hitungan kasar itu, kami mampu untuk menjalankan program bebas SPP,” terang Sanusi.
Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas
Sanusi menegaskan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus dibarangi dengan kesehatan masyarakat yang prima.
Baru-baru ini, Pemkab Malang meresmikan program Smart Health untuk menanggulangi penyakit jantung.
Program ini merupakan kerja sama Pemkab Malang, Universitas Brawijaya (UB), dan The University of Manchester Inggris.
Program tersebut juga dibekali dengan aplikasi berbasis smartphone.
Sanusi mengupayakan bentuk edukasi penyakit jantung melalui para kader, bisa terlaksana di seluruh desa di Kabupaten Malang.
Sanusi menyadari sosok vital dalam program Smart Health ada pada kader serta relawan.
Politisi PKB itu mengaku sudah menyiapkan relawan yang cukup banyak untuk menerapkan Smart Health.
“Dalam program ini, para relawan terdiri dari perawat desa, tenaga kesehatan serta bidan. Merela terjun ke masyarakat untuk melakukan pendataan,” beber Sanusi.
Setelah didata, para kader Smart Health tmenginput perkembangan kondisi warga yang diperiksa kesehatannya, melalui aplikasi Smart Health yang sudah disediakan di ponsel para kader.
Sanusi punya ekspetasi dalam program ini. Pria asal Gondanglegi itu berharap jumlah penderita penyakit jantung, diabetes dan hipertensi di Kabupaten Malang akan semakin berkurang.
“Jadi, datanya jelas dan tersentralisasi. Bisa dipantau berapa jumlah penderita penyakit jantung,” jelas Sanusi.
Peran kader Smart Health menjadi ujung tombak memberikan penyadaran positif kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit jantung.
Beberapa waktu lalu, Program Omah Sadar Gizi (Osagi) Kabupaten Malang diresmikan Sanusi.
Program tersebut merupakan langkah Pemkab Malang mengatasi masalah stunting.
Stunting merupakan masalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangan akibat permasalahan gizi kronis sejak janin hingga usia dua tahun.
"Sebelumnya kita punya data jumlah stunting di Kabupaten dengan angkanya bervariasi 16 ribu, 28 ribu dan 30 ribu. Stunting ini memang susah didata. Sebagian orangtua merasa malu menunjukkan atau melaporkan anaknya mengalami stunting," ujar Sanusi saat pelaksanaan Workshop Konvegensi Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2019, di salah satu hotel di Kota Malang.
Sanusi ingin masyarakat Kabupaten Malang bersama Pemkab Malang semangat memerangi stunting.
Menurutnya, sudah ada kecamatan di Kabupaten Malang yang berhasil menurunkan angka stunting. Sanusi menyerukan, angka stunting sebulan harus turun 1 persen. Ekspektasinya pada tahun 2020, Kabupaten Malang bisa zero stunting. Sanusi menyebut program ini akan efektif.
Sanusi mengatakan, penanganan stunting fokus pada pemahaman dan perubahan perilaku ke makanan yang bergizi
"Seperti halnya Kecamatan Pakisaji tinggal 8 persen dari sebelumnya 12 persen dari jumlah penduduk. Stunting bukan hanya kwajiban Dinkes saja, melainkan semua pihak harus ikut berkewajiban dan tanggung jawab," jelasnya.