Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM | BATU – Sebuah green house yang terletak di Desa Sumber Brantas, Kota Batu terlihat rusak porak-poranda, tidak terawat dan dibiarkan begitu saja. Pengelola green house, Rudy Madiyanto mengatakan, green house rusak akibat terpaan angin kencang yang terjadi di Desa Sumber Brantas pada 2019 lalu.
Pasca diterpa angin, kondisinya dibiarkan. Green house itu sejatinya tempat penelitian kentang yang dilakukan oleh Rudy. Namun Rudy sudah tidak melanjutkan penelitian di situ karena ada kekecewaan yang masih dirasakan hingga saat ini.
Diungkapkan Rudy, awal kekecewaannya berasal dari turunnya anggaran dari Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Diceritakannya, awalnya ia menitipkan 10 varietas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Serpong pada 2017.
Kemudian oleh pihak BPPT, 10 varietas itu dijadikan alasan untuk mengeluarkan anggaran penelitian. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni Rp 1,2 miliar.
“Anggaran Rp 1,2 M harusnya untuk riset 10 jenis. Kalau tidak ada 10 jenis itu, tidak bisa dicairkan. Waktu turun itu saya lihat ada terkesan maksa, tapi ini riset pribadi saya. Saya kan hanya titip ke negara dan waktu itu ada anggaran sendiri ketika saya titipkan, sekitar Rp 150 juta,” kata Rudy saat ditemui di rumahnya.
Rudy turut serta tanda tangan untuk proses pencairan anggaran Rp 1,2 miliar.
Rudy pun lalu kaget karena anggaran yang turun kepadanya hanya Rp 10 juta saja.
Kata Rudy, anggaran tersebut untuk menyewa lahan, bukan untuk penelitian.
“Saya lihat di bawah ini, kami hanya dikasih nilai sewanya saja. Nilainya waktu itu sekitar Rp 10 juta untuk sewa fasilitas, bukan untuk penelitian,” terang Rudy.
Anggaran yang turun, kata Rudy, tidak langsung ke dirinya.
Melainkan terlebih dahulu turun ke Pemkot Batu yang ada di Dinas Pertanian.
Rudy mengaku sempat bertanya ke Kepala Dinas Pertanian Batu, Sugeng Pramono, terkait aliran anggaran Rp 1,2 miliar.
“Tapi tidak menjawab pertanyaan saya,” aku Rudy.
Dikonfirmasi langsung ke Dinas Pertanian Batu, Sugeng Pramono mendelegasikan sekretarisnya, Hendry Suseno, untuk menjawab pertanyaan para jurnalis yang datang.
Sugeng tidak dapat menemui wartawan karena sedang mendampingi tamu dari ITS di luar kantor.
Hendry ditemani Kasubbag Program Dinas Pertanian Niken MN menjelaskan bahwa anggaran tidak turun ke Dinas Pertanian, namun langsung ke kelompok tani yang diikuti Rudy.
Hendry menegaskan anggaran dari pusat tidak mungkin turun ke individu atau perorangan, melainkan ke kelompok tani.
“Itu dulu kerja sama dengan BPPT dalam rangka perbaikan bibit. Anggaran bersumber dari BPPT, sehingga pada waktu itu, keterlibatan kelompok tani untuk menerima dan mengaplikasikan itu. Jadi kami tidak ikut memiliki hasil penelitian tersebut,” ujar Hendry, Senin ((22/6/2020).
Ditanya terkait dana untuk penelitian di bidang pertanian, Hendry menegaskan bahwa dinasnya tidak menerima dana penelitian dan tidak melakukan penelitian.
Penelitian pertanian dilakukan oleh balai penelitian, bukan oleh Dinas Pertanian Batu.
“Riset-riset ada di balai pertanian, di sini aplikasinya. Hasil penelitian yang sudah berhasil ya kami aplikasikan. Kalau penelitian ya di balai karena mereka sifatnya mengadakan penelitian terkait tanaman. Kalau sudah bisa, ya kami mengembangkan di lapangan,” ujarnya.
Sembari menjelaskan itu, Hendry menegaskan bahwa tidak ada anggaran riset di Dinas Pertanian.
Justru Dinas Pertanian Batu memberi dukungan anggaran kepada petani yang tengah mengembangkan penelitian.
Dukungan itu di luar kemampuan dukungan pusat.
Hendry mencontohkan, bentuk dukungan itu adalah pembangunan green house.
Nilainya, seperti yang ia sampaikan, yakni sebanyak Rp 170 juta untuk pembangunan green house dan sarana produksi lainnya.
“Beliau adalah petani yang masuk ke Gapoktan. Kami ya sering berbagi, malah untuk mendukung. Beliau kan sifatnya peneliti mandiri kami mendukung sarana terutama membangun green house tapi tetap atas nama kelompok. Kami tidak bisa membantu Rudy atas nama individu. Green house untuk pengembangan bibit kentang,” kata Hendry.
Anggaran pembangunan green house terlepas dari anggaran yang turun dari BPPT.
Hendry menegaskan kalau Dinas Pertanian Batu tidak mendapatkan kucuran anggaran dari pusat, katanya anggaran tersebut langsung ke kelompok tani.
“Kalau yang green house ya untuk mendukung kegiatannya kelompok tani. Kalau dari BPPT langsung, tidak ke Pemkot Batu. Dananya tidak melalui Pemkot Batu,” tegasnya.
Dikutip dari kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan di sektor pengelolaan dana penelitian dalam hasil kajiannya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sejumlah persoalan itu menunjukkan arah penelitian di Indonesia tidak jelas.
"Karena tidak ada arah yang jelas tentu juga sumbangsih dan kegunaannya bagi kemajuan Indonesia tentu akan semakin suram untuk dijelaskan," kata Ghufron dalam konferensi pers, Selasa (16/6/2020).
KPK menilai belum ada lembaga yang mengatur koordinasi antar peneliti dan penelitiannya.
Padahal, institusi pelaku riset di Indonesia banyak ragamnya antara lain perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
"Seluruh institusi ini melakukan penelitian dengan anggaran dan SDM namun minim integrasi dan koordinasi," kata Ghufron.
Berangkat dari persoalan itu, KPK merekomendasikan penguatan Kementerian Riset dan Teknologi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian.
Kemudian dari sisi tata kelola, KPK merekomendasikan adanya prioritas anggaran penelitian dan penandaan anggaran (budget tagging) penelitian.
"Seberapa besaran anggaran dana penelitian sampai saat ini tidak bisa diidentifikasi karena unit atau budget tagging-nya itu tidak jelas," kata Ghufron.