SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang ajukan permohonan pelepasan lahan ke Perhutani untuk dikelola menjadi tempat pariwisata. 

Bupati Malang, Sanusi mengatakan, pengajuan sudah dilakukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemkab Malang telah mengajukan lahan seluas 10 hektare dari Perhutani. 

Baca juga: Subsidi Sopir Angkutan Kota Malang Telat Karena Ada Rekomendasi BPK

"Aset tanah negara yang dikuasai perhutani sebagian bisa diberikan ke kewenangan daerah untuk memajukan masyarakat di daerah," ujar Sanusi. 

Jika nanti pengajuan telah disetujui, pemerintah akan mengelola industri pariwisata yang menyerupai wisata di Bali dan Lombok. 

Rencananya, lahan yang akan dikelola oleh pemerintah, titiknya mulai dari Pantai Modangan sampai ke Pantai Sendang Biru. 

"Sepanjang pantai itu yang telah kami ajukan," imbuhnya. 

Baca juga: DPRD Setuju Pemkab Malang Naikkan Pajak dan Retribusi, Juga Pungutan Opsen

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Malang mengeluhkan terkait pengelolaan hutan milik perhutani yang tidak melibatkan daerah. 

"Ketika ada bencana dibebankan ke daerah, selain itu kalau jalan rusak uang diklaim adalah kabupaten, padahal itu bukan kewenangan kabupaten," keluh Sanusi dihadapan La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Malang.

Alasan-alasan itulah yang menjadikan Pemkab Malang mengajukan permohonan lahan ke Perhutani.

Secara terpisah, menaggapai keluhan bupati, La Nyalla mengatakan, nantinya akan turut membantu. 

"Semuanya soal perhutani akan kami bantu dan akan kami usulkan," ujar La Nyalla.