SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya dicopot dari jabatannya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi .

Pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan ratusan perangkat dinas yang lain di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (7/8/2023).

Rotasi pejabat Kadispendukcapil tersebut tak lama setelah adanya temuan soal satu domisili yang digunakan oleh 40 KK.

Pemkot Surabaya menemukan adanya tren masyarakat pendatang melakukan "titip alamat" demi masuk KK Surabaya.

Dengan memiliki KK Surabaya, warga pendatang bisa merasakan bantuan dari Pemkot. Misalnya, pendidikan gratis, kemudahan akses kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya.

Padahal, selama ini anggaran APBD Pemkot Surabaya diprioritaskan kepada warga membutuhkan di Surabaya yang minimal 5 tahun tinggal di Surabaya.

Apabila banyak pendatang lantas berharap bantuan, Intervensi dikawatirkan akan kurang tepat sasaran dan tak optimal.

Wali Kota menegaskan, terhadap temuan seperti ini pihaknya akan melakukan penertiban.

"Berdasarkan data dukcapil, ada satu rumah 40 KK. Itu kan nggak masuk akal," kata kata Wali Kota Eri.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Iman Sonhaji dipindah menjadi Asisten Pememerintah.

"Perputaran ini berdasarkan kontrak kinerja dan hasil penilaian tim ahli. Ada perputaran di beberapa dinas," kata Cak Eri usai pelantikan.

Melalui pergantian ini, Agus digeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

"Pak Agus menjadi Asisten 2," kata Wali Kota Eri.

Agus mengisi jabatan yang ditinggalkan Irvan Widyanto.

Dalam pelantikan ini, Irvan yang pernah menjabat Kasatpol PP di era Risma itu kini ditunjuk menjadi Staf Ahli.

"Saya butuh staf ahli yang garang-garang. Staf ahli harus bisa mengendalikan OPD," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Di posisi barunya, Irvan akan melapor kepada Wali Kota terkait kinerja masing-masing dinas. 

"Setiap 3 hari sekali, staf ahli harus bisa memaparkan inflasi, kemiskinan, dan stunting, serta lainnya. Sebab, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) nggak bisa kerja sendiri. Staf Ahli berada full di dalam. Sehingga, tugas Sekda dibagi dengan Staf Ahli," katanya.

Sedangkan posisi Agus kemudian digantikan Eddy Christijanto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Surabaya.

Posisi Kasatpol PP lantas diisi M Fikser yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

"Pak Kasatpol PP masuk ke Dispendukcapil. Pak Fikser ada di Kasatpol PP.  Namun, Pak Fikser jabatan definitifnya sebagai Kasatpol PP," katanya.

Kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Wali Kota menargetkan sejumlah masalah masyarakat bisa diatasi.

Di antaranya, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan hamil, meningkatkan ekonomi, hingga menurunkan gini ratio.

"Ini tugas seluruh dinas. Tidak jalan sendiri - sendiri namun kuncinya adalah pada kerjasama dan gotong royong," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini. 

Selain pergeseran sejumlah Kepala Dinas tersebut, Wali Kota juga melantik sejumlah pejabat definitif kepala dinas yang sebelumnya kosong.

Di antaranya, Dewi Soeriyawati sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (Dinkopdag).

Dewi sebelumnya merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Posisi Kepala DPMPTSP kemudian diisi Afghani Wardhana yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Wali Kota.

Tak hanya itu, Wali Kota juga melantik sejumlah camat, pejabat fungsional, serta struktural di beberapa dinas hingga kelurahan.

Menurut Wali Kota, rotasi tersebut sebagai bentuk penyegaran.

"Di tingkat kecamatan dan kelurahan yang sudah 5 tahun kami putar. Kan tidak boleh 5 tahun. Bahkan gelombang berikutnya, kalau sudah 3 tahun, kami rolling (rotasi)," katanya.