Baca tanpa iklan
Selanjutnya terdakwa Raymond Enovan terbuki melanggar Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
"Karena itu, terdakwa Raymond Enovan divonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 3 bulan," tambah Kun Triharyanto Wibowo.
Selain itu di dalam putusannya tersebut, majelis hakim juga menyatakan seluruh barang bukti aset ketiga terdakwa dikembalikan kepada para korban, yaitu member ATG.
"Tentunya, melalui perwakilan yang sah dan sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila ada yang lebih, maka dirampas oleh negara," imbuh Kun Triharyanto Wibowo dalam sidang.
Menanggapi putusan tersebut, ketiga terdakwa kompak menyatakan pikir-pikir.
Begitu juga dengan pihak penasehat hukum maupun pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang.
Ketua Tim Penasehat Hukum Wahyu Kenzo dan Bayu Walker, Albert Evans Hasibuan menanggapi vonis tersebut.
"Bisa kami bilang, (putusan) hakim masih kurang mencerminkan keadilan. Karena Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ini sebenarnya lebih ke administratif," kata Albert Evans.
"Tentu langkah yang kami lakukan saat ini, adalah berdiskusi dengan klien kami, apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding" lanjut Albert Evans.
"Karena masih ada waktu maksimal 7 hari sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (inchract)," tandas Albert Evans.
Sementara itu, Ketua Tim JPU Kejari Kota Malang, Yuniarti menuturkan putusan tersebut cukup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh JPU.
"Majelis hakim sependapat dengan kami. Dan putusan tersebut sesuai dengan tuntutan kami," kata Yuniarti.
"Untuk langkah hukum selanjutnya, kami pikir-pikir, sama dengan pihak terdakwa dan penasehat hukum yang juga menyatakan hal sama," terang Yuniarti.
Sebaliknya, Korlap Garda Koperasi Ekosistem Niaga Digital Indonesia (Garda Kendi) Hadiyanto mengaku kecewa atas putusan tersebut.
Pihaknya akan mendorong penasehat hukum Wahyu Kenzo dan Bayu Walker untuk mengajukan upaya banding.