Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menemui ribuan massa buruh yang melakukan aksi di Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 di kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Rabu (1/5/2024) petang.
Adhy menegaskan Pemprov Jatim siap menerima dan mengakomodir 12 tuntutan yang disampaikan buruh Jatim dalam rangka peringatan May Day 2024 ini.
Baca juga: Tuntutan PPDB SMA/SMK Jalur Afirmasi Anak Buruh di Jatim dalam Aksi Hari Buruh, Sentil Pendidikan
Semua dijanjikan Adhy akan difasilitasi, termasuk tuntutan untuk tambahan kuota khusus dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh.
Pemprov Jatim memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5 persen (lima persen).
Janji Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menrima dan memfasilitasi sejumlah tuntutan buruh itu disampaikan secara terbuka.
Adhy secara langsung menyapa ribuan buruh dan menyampaikan orasi hasil dari audiensi bersama perwakilan 23 serikat buruh yang dilakukan sebelumnya di Ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim.
"Kami di sini bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam 5 Brawijaya, bersama-sama juga dengan BPJS kesehatan BPJS, BPJS tenaga Kerja dan juga ada perwakilan bapak Ibu sekalian dari 23 organisasi buruh serikat pekerja, kami sudah melakukan diskusi atas seluruh permintaan dan usulan yang disampaikan oleh perwakilan buruh,” kata Adhy.
“Pada dasarnya, misinya panjenengan semua adalah sama. Bahwa kesejahteraan buruh itu nomor satu. Bahkan pemerintah provinsi Jawa Timur hampir 99% sebetulnya kami setuju dan kami akan tampung 12 usulan dan tuntutan panjenengan semua,” tegasnya.
Baca juga: Ribuan Massa Aksi May Day Mulai Tiba di Kantor Gubernur Jatim, Pj Gubernur Terima Perwakilan Massa
Ditegaskan Adhy, yang pertama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat.
Yaitu Tolak Omnibuslaw UU no. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018, menolak kenaikan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10% (sepuluh persen), penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
“Yang kedua Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM,” tegasnya.
Kemudian yang ketiga, untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili oleh Jamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.
Kemudian keempat yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).
“Yang kelima Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari Jamkes Watch GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit,” tegas Adhy.
Berikutnya, Adhy juga menjamin Pemprov mengakomodir tuntutan yang keenam. Yaitu memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5% (lima persen).
“Yang berikutnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya,” tegas Adhy.
Dan yang ke delapan, terkait usulan buruh mengenai Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur. Hal inI akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga akan menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri,” tegasnya.
Selain itu, dipastikan Adhy juga bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.
“Dan kami Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur,” tegas Adhy.
“Komitmen kami yang ke 12, usulan sebagaimana dimaksud pada poin poin diatas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Adhy.
Baca juga: UPDATE Peringati Hari Buruh, Puluhan Ribu Peserta Aksi dari Beberapa Kota Masuk Surabaya Beriringan
Sementara itu, Ketua GASPER Jatim Ahmad Fauzi menegaskan bahwa pihaknya berterima kasih atas penerimaan Pj Gubernur Jatim yang begitu terbuka pada kelompok buruh.
Tidak hanya itu, pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan buruh. Khususnya terkait upaya untuk merevisi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
“Kita tetap konsisten, menyuarakan agar omnibus law direvisi oleh pemerintah pusat. Kita tetap isiqqomah cipatker direvisi pemerintah pusat. Dalam pandangan kita UU Ciptaker atau omnibuslaw bukan al quran. Itu buatan manusia bisa digugurkan bisa merevisi,” tegasnya.
Pihaknya percaya Pj Gubernur Adhy Karyono sama dengan semangat Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dalam nerumuskan UMK sesuai dsngan kebutuhan provinsi jatim bukan pemerintah pusat.
“Pekerja buruh di luar ring 1 upahnya rendah. Beliau setuju kebijakan UMK disesuakan Jawa Timur. UMK tidak ditandatangani menteri atau presiden tapi gubernur,” pungkas Fauzi.