"Jika ada sengketa pemilu, tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Gibran.

Baca juga: Terucap Tantangan Carok, Pembacokan Sampang Ternyata Antar Kubu Kiai yang Tersinggung dan Kabar Hoax

Gibran mengingatkan ihwal setiap tahapan pilkada, mulai dari masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil, harus berjalan sesuai dengan ketentuan.

Putra Jokowi itu juga berharap semua pihak, terutama Bawaslu, dapat mengawal proses tersebut dengan tegas dan adil.

"Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses Pilkada ini, mulai dari pencoblosan, proses perhitungan sampai penetapan," lanjutnya.

Dengan pengawasan yang ketat, Gibran berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan rakyat.

TNI Siapkan 7.782 Prajurit

Sedangkan panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan akan mengerahkan 7.782 prajurit untuk mendukung pengamanan 60.571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada Jawa Timur 2024. 

Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan alam yang tidak terduga.

Untuk itu, Agus menginstruksikan personel gabungan menyiapkan rencana kontingensi dan mendirikan TPS khusus jika terjadi bencana, guna memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada. 

Agus juga menyatakan TNI mengerahkan personel serta Alutsista yang dapat merespons cepat berbagai situasi, termasuk jika terjadi bencana atau gangguan keamanan. 

"Personel TNI dari 157 ribu seluruh Indonesia yang BKO, di Jawa Timur sejumlah 7.782 personel, dimana akan ditempatkan di 60.571 TPS. Selain personel, TNI juga menyiapkan kendaraan, pesawat hercules, helikopter kemudian juga KRI," kata Agus.

Baca juga: POLDA JATIM Beber Kronologi Lengkap Carok di Ketapang Sampang Madura, Pelaku 3 Orang Bukan 5 Orang

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan sistem pilkada yang dilaksanakan secara serentak seperti Pilkada 2024 mempunyai sejumlah kekurangan. 

Menurut Bima Arya, kekurangan pertama yakni minimnya pengawasan terhadap jalannya pilkada karena pilkada dilaksanakan di banyak daerah secara bersamaan.

"Aktornya tambah banyak, tetapi resources untuk pengawasannya ya sama saja," ujar Bima.

Bima mengatakan, kelemahan lain yang terlihat adalah isu-isu lokal tidak menjadi sorotan skala nasional.