Baru kemudian mereka membakar salah satu pos gedung DPRD Kota Malang dan satu pos lainnya dirusak hingga atapnya hancur. 

Rimzah mengaku menyayangkan adanya kejadian tersebut. 

Menurutnya, pihak DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kami telah siap menerima audiensi, dan semua fraksi juga sudah mendapat arahan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk duduk bersama," ujar Rimzah, Minggu (23/3/2025).

Baca juga: DAFTAR Lengkap Tuntutan Demo Mahasiswa Tolak Revisi RUU TNI di Gedung DPR:Mengembalikan TNI ke Barak

Rimzah mengungkapkan pada intinya, DPRD Kota Malang berpegang pada prinsip untuk membangun ruang dialog bersama.

Namun belum sempat bertemu langsung dengan massa aksi, ternyata situasi berubah jadi kacau dan anarkis.

"Sebenarnya dari tadi siang, kami sudah siap. Ternyata, suasananya tidak kondusif," tambahnya.

Rimzah juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukakan oleh polisi dan TNI. Sehingga, aksi anarkis itu tidak semakin memburuk.

"Saya baru saja berbuka puasa, dapat kabar dari teman-teman di kepolisian dan langsung turun ke lokasi" ujarnya. 

"Saya mengapresiasi TNI-Polri yang cepat menangani situasi ini, sehingga tidak semakin memburuk," ungkap Rimzah.

Rimzah menambahkan, pihak DPRD Kota Malang tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun yang hendak menyampaikan pendapat.

"Kami siap menerima, di dalam, di luar, di bawah hujan, di bawah terik matahari sekalipun. Kami ingin membangun narasi bersama," terangnya.

Baca juga: Massa Arek-Arek Malang Turun Ke Jalan Demo Tolak UU TNI Dibubarkan, 7 Petugas Terluka

Saat disinggung aksi-aksi lanjutan yang mungkin akan terjadi, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tersulut emosi atau terprovokasi.

"Kami ingin menjaga Malang tetap kondusif. Jangan sampai diprovokasi oleh hal-hal yang buruk atau merugikan kita semua," jelasnya.

Rimzah juga menyinggung soal UU TNI yang jadi pemicu aksi demo tersebut. 

"Karena kami di DPRD Kota Malang, bukan untuk membatalkan ataupun menolak tetapi kami memberikan masukan" kata Rimzah.

"Jikalau ada usulan dari masyarakat Kota Malang (terkait permasalahan UU TNI), maka kami akan sampaikan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu DPR RI," tukasnya. 

(Reporter Suryamalang/Kukuh Kurniawan)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp