Baca tanpa iklan
SURYAMALANG.COM, - Kronologi pidato Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out atau keluar forum dipicu oleh ketersinggungan.
Sebagai Anggota DPRD Jawa Barat, fraksi dari PDIP merasa tidak dihargai sehingga meminta Dedi Mulyadi melakukan klarifikasi.
Ketersinggungan ini membuat hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan DPRD memanas.
Aksi seluruh anggota fraksi PDIP walk out terjadi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025).
Mereka kecewa dengan pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada Rabu, (7/5/2025) lalu yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.
Isi Pidato Dedi Mulyadi
Saat Musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.
Awalnya, Dedi Mulyadi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.
"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi Mulyadi, Rabu (7/5/2025).
Baca juga: Rencana Ayu Ting Ting Bakal Dikirim ke Barak Militer Oleh Dedi Mulyadi, Buntut Aduan Ivan Gunawan
KDM sapaan Dedi Mulyadi kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.
"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.
Menurut Dedi Mulyadi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.
"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.
"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.
Fraksi PDIP Walk Out
Pidato Dedi Mulyadi tersebut lantas disinggung dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar Jumat (16/5/2025).
Rapat paripurna yang seharusnya membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif berubah menjadi memanas dan protes terbuka.
Suasana memanas, berawal saat anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan.
Doni menyinggung soal pernyataan Dedi Mulyadi saat acara Musrenbang.
"Saya berpikiran beliau (Dedi Mulyadi) mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota provinsi," kata Doni mengutip siaran langsung YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat.
Kemudian, Doni secara terang-terangan menyinggung sikap Gubernur Jabar yang dinilainya tidak membuka ruang bagi pendapat para anggota dewan.
"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya.
Baca juga: Enggan Dibandingkan dengan Dedi Mulyadi, Khofifah Punya Strategi untuk Cetak Generasi Berkualitas
Hari ini, kata Doni, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika" ujar Doni.
"Dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang" lanjutnya.
"Menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," jelas Doni.
"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu" ungkapnya.
"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Baca juga: Jangan Macam-macam Respons Dedi Mulyadi Dipanggil Presiden oleh Warga, Prabowo 2 Periode
Senada dengan Doni, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDIP mengungkap kekecewaanya.
Memo menyatakan, dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.
"Saya melihat seharusnya DPRD, legislatif dan eksekutif saling mengisi dan memperkuat. Tapi beberapa bulan ini ada suara-suara tidak enak juga, saling merendahkan" paparnya.
"Saya Meminta perbaiki marwah DPRD ini, supaya hubungan yang harmonis, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif ini dengan DPRD," kata Memo.
Memo pun meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak mengikuti atau keluar dari rapat paripurna tersebut.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP perjuangan," lanjut Memo.
Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.
Merasa Direndahkan
Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan aksi walk out adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif.
"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur" ujarnya seusai rapat paripurna.
"Kami membela DPRD, bukan fraksi," lanjut Memo.
Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.
"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya.
"Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo.
Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDIP agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.
Diketahui, sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan" tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.
Respon Dedi Mulyadi
Menanggapi fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out saat rapat, Dedi Mulyadi menghormati keputusan tersebut.
KDM menekankan, setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
KDM juga menilai sikap walk out tersebut merupakan bentuk ekspresi dari partai politik dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut KDM, hal ini adalah sesuatu yang biasa dalam sistem demokrasi.
"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," pungkasnya.
"Tak Pernah Menghargai"
Sedangkan melalui Instagram, Dedi Mulyadi diduga melayangkan sindiran terhadap fraksi PDIP DPRD Jawa Barat yang walk out saat rapat.
Lewat postingan-nya, Dedi Mulyadi mempertanyakan tujuan pemimpin, bekerja untuk rakyat atau segelintir orang.
KDM pun menyinggung pihak yang tak hadir dalam Musrenbang pada 7 Mei 2025 lalu dan menyebut sosok yang ingin dihargai namun tidak pernah menghargai.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tidak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat," kata KDM dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (17/5/2025).
KDM pun menyindir pihak yang tidak setuju dengan anggaran Pemprov Jabar yang berpihak pada rakyat.
"Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ucapnya lagi.
KDM pun mempertanyakan untuk siapakah pada kelompok itu bekerja.
"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?," terangnya.
Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp