Akibatnya, layanan konseling terhadap anak tidak berjalan maksimal.

“Hasil diskusi dengan dinas terkait menyatakan bahwa kekurangan tenaga profesional tersebut menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan optimal,” imbuhnya.

Baca juga: Kronologi Pidato Dedi Mulyadi Buat Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out, Gubernur: Tak Pernah Menghargai

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan program tersebut.

Ai menilai, tanpa asesmen psikologis yang layak, program bisa mengarah pada pelanggaran hak anak.

“Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog),” ujar Ai.

Lebih dari itu, sekitar 6,7 persen anak yang dikirim ke barak militer bahkan tidak tahu alasan mereka dipilih mengikuti program tersebut.

“Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak,” kata Ai.

Komentar Dedi Mulyadi

Menanggapi temuan KPAI, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan program akan selesai pada 18 Juni mendatang dan mempersilakan KPAI untuk melanjutkan pendidikan anak-anak tersebut.

"Anak-anak sudah keluar nanti tanggal 18 Juni. Silahkan KPAI lanjutkan," ujar Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon, Jumat (16/5/2025). 

Pria yang akrab disapa KDM ini tidak sependapat dengan KPAI terkait dugaan intimidasi terhadap siswa di barak militer sampai ancaman tidak naik kelas. 

Dalam wawancara terpisah, KDM menegaskan, KPAI harusnya ikut turun tangan dalam masalah anak alias tidak hanya berkomentar saja.

"Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama. Jangan hanya berkomentar dari jauh, tapi ambil peran dalam mendidik anak-anak," kata KDM, Minggu (18/5/2025) mengutip Tribun Jabar.

Dalam keterangan tertulis pada Sabtu (17/5/2025), KDM menyampaikan kebijakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak di Jawa Barat yang semakin kompleks.

Dedi Mulyadi menegaskan tindakan yang dilakukan bersifat darurat karena banyak orang tua tidak lagi mampu menangani anak-anak mereka.

"Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab... ketika ada kebuntuan seperti ini, gubernur, bupati, wali kota harus memberikan jalan meskipun jalan itu darurat,” ujarnya.