"Jadi memang dalam artian kita juga lagi mengalami hal-hal seperti itu, kan juga sulit untuk menjaga kondisi status di daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Joni mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam komunikasi terkait rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB), yang kini menjadi penyebab demonstrasi besar-besaran.

"Jadi memang itu kan gimana ya? terus sekarang masalah pajak PBB aja kita nggak diajak bicara" urainya. 

"Gitu loh. Kami kan juga hati-hati. Ya kan? karena kita harus menjaga kondusivitas daerah," terang Joni.

Baca juga: Siapa Risma Ardhi Chandra? Sosok Pengganti Bupati Pati Sudewo Jika Benar Dimakzulkan

Wakil Ketua Pansus itu juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan hak angket pemakzulan Bupati Pati.

Joni menyatakan poin-poin tuntutan warga akan dirapatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita harus berhati-hati, kita harus detail, kita harus menyiapkan data-data dan bukti yang betul-betul akurat sehingga nanti pada saat di MA itu tidak ada nanti penghakiman, masih tidak ada persidangan" ucapnya. 

"Sudah langsung diputuskan oleh MA," tutup Joni.

Dengan situasi ini, DPRD Pati berupaya untuk menjaga stabilitas daerah di tengah ketegangan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. 

(TribunJateng.com/TribunJateng.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp