Pemerintah Desa di Kota Batu Rasakan Dampak dari Pemangkasan TKD

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer Daerah (TKD) Kota Batu sebesar Rp 168,8 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Hal itu berimbas pada terpangkasnya anggaran Dana Desa (DD) di Kota Batu hingga Rp 3,2 miliar.

Terkait pemangkasan DD ini mewajibkan pemerintah desa untuk memilih program dan skala prioritas untuk mengalokasikan anggaran.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, Wiweko mengatakan, sebanyak 70 perse DD dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat.

“Sebagian besar tetap untuk masyarakat, yang 30 persen digunakan untuk belanja pegawai seperti honorarium dan insentif."

"Yang pasti kami tetap akan mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti MBG dan implementasi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Wiweko kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: Katanya Efisiensi Anggaran, Tapi DPRD Kota Batu Malah Gelar Rapat di Hotel Kota Malang, Pemborosan!

Pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Oro-Oro Ombo itu menjelaskan hal lain yang juga masuk dalam prioritas DD ialah bantuan langsung dan kedaruratan bencana.

“Kami minta kepala desa dan lurah untuk melakukan pemetaan lewat musyawarah desa. Selebihnya akan dipetakan ulang sesuai anggaran yang diterima,” ujarnya.

Selain berdampak pada tingkat desa dan kelurahan, Pemerintah Kota Batu juga mengalami dampak pemangkasan TKD.

Pemkot Batu melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah agar tetap seimbang dengan kemampuan fiskal.

Beberapa langkah rasionalisasi belanja daerah telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Di antaranya penyesuaian besaran TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah, kemudian juga dilakukan penghapusan kegiatan studi banding dan capacity building ke luar kota.

“Termasuk penghapusan belanja natura yang tidak terkait operasional,” jelas Wali Kota Batu Nurochman.

Selain tiga hal itu, juga dilakukan pengurangan sebesar 50 persen perjalanan dinas dan belanja paket meeting, serta pemangkasan belanja alat tulis kantor, cetak dan konsumsi hingga 50 persen.

Tidak berhenti di situ saja, rasionalisasi belanja hibah dan bantuan sosial juga terimbas adanya pemotongan yang dilakukan Pemerintah pusat.

Termasuk penghapusan belanja sewa kendaraan, dekorasi dan bimtek luar kota.

Poin terakhir yakni pemangkasan belanja jasa penyelenggara hingga 75 persen dan pemeliharaan kendaraan non-operasional 50 persen.