Kamis, 23 April 2026

Kota Batu

PDI Perjuangan Kota Batu Tegas Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Saifudin Zuhri,menilai adanya wacana Pilkada tidak langsung dengan dalih untuk memangkas biaya politik yang besar, tak relevan

Penulis: Dya Ayu | Editor: Eko Darmoko
ISTIMEWA
SIKAP PDI PERJUANGAN - DPC PDI Perjuangan Kota Batu menolak wacana Pilkada tak langsung. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Saifudin Zuhri, menilai adanya wacana Pilkada tidak langsung dinilai tak relevan dan wujud kemunduran demokrasi. 
Ringkasan Berita:
  • Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD mendapat penolakan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batu
  • Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Saifudin Zuhri, menilai adanya wacana Pilkada tidak langsung dengan dalih untuk memangkas biaya politik yang besar, tak relevan dan merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia

SURYAMALANG.COM, BATU - Wacana pemerintah mengembalikan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batu.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Saifudin Zuhri, menilai adanya wacana Pilkada tidak langsung dengan dalih untuk memangkas biaya politik yang besar, tak relevan dan merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Tentu itu sebagai kemunduran demokrasi karena mekanisme dan otoritas Pilkada mutlak di tangan parlemen tentu tanpa mengindahkan realitas di akar rumput,” kata Saifudin Zuhri kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, Pilkada tidak langsung justru nantinya akan membuka peluang lebar adanya praktik lobi politik tanpa mengindahkan rekam jejak kader di mata publik.

Apalagi diketahui sebelumnya wacana Pilkada dipilih DPRD sudah pernah diajukan dan mendapat penolakan.

Baca juga: Viral Curhat Wisatawan Soal Pungutan Tarif Parkir di Alun-Alun Kota Batu yang Tak Sesuai Aturan

“Kita tahu bersama wacana ini pernah diuji coba di Mahkamah Konstitusi (MK), hasilnya tidak berhasil dan kami secara tegas menolak itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, alasan lain PDI Perjuangan menolak Pilkada tak langsung karena sesuai amanah reformasi asas dari Pemilu bahwa menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga harus dipilih oleh masyarakat.

“Jadi harapan kami Pilkada tetap berjalan sesuai marwah demokrasi langsung yang transparan dan bukan mereka yang mengandalkan kedekatan dengan pemegang kebijakan di pusat,” pungkasnya.

 

Sumber: SuryaMalang
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved