Marak Mobil Listrik Tapi Minim Dukung Pendapatan Daerah, Pemprov Jatim Harap Kena Pajak Proporsional

Laporan : Yusron Naufal Putra 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan terkait pajak kendaraan mobil listrik. 

Penyesuaian nilai pajak mobil listrik diharapkan bisa kembali mendongkak Pendapatan dalam APBD Jatim yang terbilang menurun. 

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono tak memungkiri kondisi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang turun di saat Peralihan masyarakat ke mobil listrik saat ini mengalami tren peningkatan yang signifikan. 

Hal ini diakui sebagai tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah terkait potensi berkurangnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pendapatan dalam APBD Jatim 2026 terbilang menurun.

Implementasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah berimbas pada bagi hasil pajak serta juga faktor mobil listrik yang turut berpengaruh. 

"Kehadiran mobil listrik yang semakin banyak tetapi tidak mendapatkan jumlah pendapatan dari pajak yang cukup ya," kata Adhy Karyono saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (10/9/2025). 

Kendaraan listrik memang berbeda dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin.

Pajak kendaraan tidak sebesar yang berbahan bakar bensin. Bahkan, ada yang diketahui nol rupiah.

Adhy mengatakan, untuk pengenaan pajak mobil listrik, tentu harus menunggu aturan diatasnya. 

Saat ini, Adhy mengakui pajak kendaraan listrik sangat rendah.

Sementara tren pembelian mobil listrik naik.

Di saat ada penurunan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, Pemprov berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan terkait kendaraan mobil listrik. 

"Berharap sebetulnya sudah mulai ada perubahan kebijakan, bahwa kendaraan bermotor listrik pun harus menggunakan pajak yang proporsional," lanjut Adhy Karyono.