Pemkot Kediri Evaluasi Program Lapor Mbak Wali 112, Tangani 86 Ribu Panggilan Termasuk Prank Call

Ringkasan Berita:

• Pemkot Kediri meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112
• Kegiatan ini digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis (6/11/2025) malam
• Evaluasi tersebut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Diskominfo Ronny Yusianto, serta perwakilan sejumlah OPD yang terlibat dalam layanan darurat dan pengaduan publik

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Pemkot Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis (6/11/2025) malam.

Evaluasi tersebut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Diskominfo Ronny Yusianto, serta perwakilan sejumlah OPD yang terlibat dalam layanan darurat dan pengaduan publik.

Dalam arahannya, Pj Sekda Kota Kediri Ferry Djatmiko menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik Kota Kediri.

Menurutnya, program ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah hadir secara cepat, tanggap, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Bandara Dhoho Kembali Beroperasi 10 November 2025, Bupati Kediri Berharap Bisa Dongkrak Ekonomi

"Program ini adalah simbol komitmen kita untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditangani cepat dan tuntas. Ini wujud pelayanan publik yang humanis dan responsif," katanya.

Berdasarkan hasil monitoring, Ferry menyebut layanan darurat 112 telah menerima lebih dari 86 ribu panggilan selama periode April hingga Oktober 2025.

Dari jumlah tersebut, 496 panggilan dikategorikan valid dan berhasil ditangani petugas di lapangan.

"Angka ini menunjukkan fungsi layanan 112 berjalan efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat," jelasnya.

Meski begitu, Ferry menilai ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni response time dan peningkatan sarana prasarana di setiap OPD terkait kegawatdaruratan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara Call Center 112, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar standar operasional penanganan darurat dapat berjalan tanpa hambatan.

"Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi lintas lembaga harus betul-betul solid," tegasnya.

Selain memperkuat koordinasi, Ferry juga mendorong peningkatan infrastruktur pendukung seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, dan sistem pelacakan lokasi.

Ia menilai dokumentasi hasil penanganan juga penting agar transparansi pelayanan publik tetap terjaga

"Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata kerja pemerintah," tambahnya.