Banjir Sidoarjo Semakin Parah Gegara Proyek Rumah Pompa Molor

Tapi karena pengerjaan proyeknya amburadul, banjir justru semakin parah.

Proyek sudah berjalan selama enam bulan.

Sejak saat itu, aliran sungai Mbah Gepuk ditutup di sebelah lokasi proyek.

Alhasil, air dari wilayah Kedungbanteng dan sekitarnya tidak bisa mengalir. Sehingga meluber ke permukiman warga.

“Harusnya 26 Desember 2025 kemarin proyeknya sudah tuntas. Tapi masih seperti ini kondisinya, kurang banyak sekali,” kata Bupati Sidoarjo Subandi saat sidak ke lokasi proyek tersebut.

Subandi sangat kecewa melihat itu. Dia sampai marah-marah saat berbincang dengan Kepala Dinas PU BMSDA Dwi Eko Saptono dan perwakilan kontraktor di lokasi.

“Saya sudah tiga kali sidak ke sini. Berulang kali saya sampaikan, yang penting dikerjakan di bagian lantai dulu, baru bagian atas. Supaya sungai bisa segera kembali dialirkan. Tapi sepertinya tidak digubris sama sekali. Kondisinya masih seperti ini, bahkan matrialnya saja banyak yang tidak ada ini,” ujar bupati dengan nada tinggi.

Untuk mengatasi banjir yang sedang terjadi, sementara Bupati Subandi langsung mengerahkan lima pompa ke kawasan Tanggulangin.

“Kasihan warga Tanggulangin dan sekitarnya. Mereka kebanjiran terus, karena sungai tidak bisa mengalirkan air gara-gara pengerjaan proyek ini tidak karu-karuan,” tambahnya.

Rapor Merah Kontraktor

Bupati Subandi memerintahkan dinasnya untuk memberi rapor merah kepada kontraktor yang mengerjakan rumah pompa tersebut.

Bahkan, disarankan untuk blacklist alias tidak dikasih pekerjaan lagi.

Menurutnya sudah jelas bahwa perusahaan ini tidak bagus pekerjaannya. Sudah berjalan enam bulan, masih banyak sekali kekurangan.

“Mereka sekarang mengajukan tambahan waktu kerja selama 50 hari. Kita minta pengawasan dilakukan terus sepanjang waktu, supaya bisa benar-benar selesai,” ujar Subandi.  

Proyek pembangunan Rumah Pompa Kedungpeluk dikerjakan oleh CV Barokah Abadi. Nilainya mencapai Rp 7,1 miliar.

Terhitung sejak 27 Desember 2025 mereka sudah masuk masa perpanjangan karena gagal menyelesaikan pekerjaan sebagaimana target waktu yang ditentukan selama 180 hari.