Kepala Dinas Pendidikan Jatim: Kekurangan Guru PNS Diisi dengan Penguatan Program

SURYAMALANG.COM, MALANG -Kekurangan guru PNS tak hanya terjadi di Jawa Timur tapi di setiap daerah. Maka untuk memenuhi kekurangan guru bisa dengan berbagai program enguatan merdeka belajar. "Setiap daerah selalu ada kekurangan guru. Tak hanya di Jawa Timur. Tapi di APBD Jawa Timur, untuk pendidikan sudah 20 persen. Bahkan 22 persen," jelas Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur pada suryamalang.com di sela acara Hari Guru Nasional di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (23/11/2023).

Untuk itu, kompetensi guru ditambah dengan diklat dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi yang tidak dimiliki sesuai dengan  kurikilum yang harus dipenuhi. Apakah adanya seleksi P3K tidak bisa menutup kekurangan guru? "Tetap saja tidak akan terpenuhi. Dengan semakin banyak jumlah P3K, di satu sisi juga akan membebani anggaran karena harus menggaji/membayar mereka," katanya.

Sedang jumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap) juga masih ada. "Ada yang dibiayai pemerintah dan instansi sekolah. Baik dari BOS dan BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan)," jawabnya. BPOPP pada tahun ini cair selama sembilan bulan untuk membantu sekolah. "Insyaallah, pada 2024 jika APBD Jatim stabil, maka akan menambah menjadi 12 bulan. Sehingga bisa membantu genap," kata Pj Walikota Batu itu.

Selama ini tidak genap setahun. Ada enam bulan, sembilan bulan. "Semoga bisa 12 bulan dan semoga  bisa disetujui DPRD," jawabnya. Dikatakan, dengan kekurangan BPOPP, maka komite sekolah bisa berperan dengan menggali biaya dari peran serta masyarakat dan alumni. Asal tidak menarik iuran tetap. Dikatakan, ada sekolah swasta yang mampu sehingga tidak menerima BPOPP dari Pemprov Jatim.

Tapi bagi sekolah yang tak mampu menjadi sasaran BPOPP. "Bahkan ada sekolah yang mampu mandiri membiayai sendiri dan menolak BPOPP karena bisa menarik iurannya tinggi pada masyarakat," jelasnya. Ia menyebut beberapa sekolah swasta ternama di Surabaya. Dimana dari iuran/SPP-nya bisa membantu sekolah. "Tapi ada juga yang menggap-mengap dan itu harus dibantu agar sekolahnya tidak mati sehingga diberi BPOPP," pungkasnya.