Trans Jatim Malang Raya Mulai Dapat Penolakan, Sopir Angkot Malang : Tak Pernah Diajak Bicara Formal

SURYAMALANG.COM, MALANG – Rencana operasional Bus Trans Jatim di Malang Raya mulai mendapat penolakan.

Para sopir angkot kota Malang menjadi elemen masyarakat pertama yang menyatakan penolakan pada rencana pengoperasian sarana transportasi umum yang dikelola Provinsi Jatim itu.

Forum Komunikasi Angkot kota Malang menyampaikan penolakan pada rencana beroperasinya Trans Jatim Malang Raya saat mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/9/2025).

Penolakan tegas dari para sopir angkutan kota (angkot) Malang rupanya tak lepas dari kekecewaan mereka pada pemerintah daerah.

Mereka merasa selama ini belum pernah diajak duduk bersama untuk membicarakan rencana peluncuran Bus Trans Jatim Malang Raya.

Padahal para sopir angkot menjadi salah satu pihak yang bakal terdampak langsung dari keberadaan Tran Jatim Malang Raya.

Forum Komunikasi Angkot pun menuntut dialog resmi sebelum kebijakan dijalankan karena khawatir program integrasi itu akan menghancurkan mata pencaharian pengemudi angkot.

“Kekhawatiran kami itu ya jelas nantinya akan menghancurkan rekan-rekan yang sampai hari ini ada. Angkot-angkot kan tidak berfungsi,” kata Stefanus Hari Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Angkot, Senin (15/9/2025).

Stefanus mengatakan paguyuban sopir selama ini hanya mendapat informasi sekadar wacana melalui media soal peluncuran yang kabarnya akan dilaksanakan pada Oktober.

Sementara pembicaraan resmi yang melibatkan perwakilan pengemudi, sampai kini belum pernah ada.

 “Kalau sekedar ngomong-ngomong pernah, tapi kan untuk secara resminya kita kan belum pernah diajak ngomong. Padahal kita dari pengemudi jalur ini belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Trans Jatim ini kok,” ujarnya.

Menurut Stefanus, pertemuan informal yang terjadi sejauh ini hanya bersifat santa dengan pegawai di Pemkot Malang.

Pertemuan seperti itu dinilai tidak cukup untuk menghasilkan kepastian teknis mengenai trayek, skema integrasi, atau kompensasi bagi sopir yang terdampak. 

Stefanus menegaskan, pihaknya telah muak dengan janji-janji manis perbaikan transportasi di Kota Malang.

Menurut mereka janji-janji yang selama ini disampaikan belum terealisasi secara memadai. 

“Argumen-argumen pembelaan yang selama ini sering diwacanakan oleh dinas perhubungan kota maupun provinsi itu terasa sampai hari ini belum pernah realisasikan. Kami menolak,” tegas Stefanus.

Stefanus menegaskan sikap paguyuban menolak pelaksanaan Trans Jatim di wilayahnya sampai ada dialog formal yang melibatkan perwakilan sopir jalur.

Ia juga mempertanyakan skema kolaborasi yang kerap disebut-sebut, apakah angkot akan benar-benar diberi peran sebagai feeder atau justru akan digantikan sepenuhnya oleh bus provinsi?  

Para sopir angkutan kota menyatakan akan mempertahankan sikap menolak jika dialog formal tidak segera dilaksanakan dan jaminan perlindungan sosial belum jelas.

“Untuk saat ini tetap kami tolak,” kata Stefanus menutup pernyataannya. 

Organda Dorong Komunikasi yang Adil

Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam meluncurkan program Trans Jatim tanpa kajian yang matang.

Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono menyebut kajian lalu lintas maupun sosial harus dilengkapi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengemudi angkot yang sudah lebih dulu beroperasi.

“Intinya ujung-ujungnya kan sekitar masalah perut saja. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan bahwa dengan adanya bus Trans Jatim nanti tidak mengganggu pendapatan teman-teman,” kata Purwono.

Lebih jauh, Organda juga menilai transportasi publik di Kota Malang memang membutuhkan pembenahan serius. Namun, Purwono menekankan pembaruan itu harus dilakukan dengan komunikasi yang adil dan menyeluruh. 

“Dari dulu, dari wali kota sebelum-sebelumnya, kita selalu suarakan bahwa tata kelola transportasi publik butuh perhatian serius. Jangan hanya melihat macet atau mahasiswa baru yang menambah kepadatan, tapi transportasi publiknya tidak pernah disentuh,” ucapnya.

Purwono menegaskan, tanpa komunikasi dan sinergi yang jelas, peluncuran Trans Jatim justru bisa memperparah persoalan.

“Kalau saya melihat Trans Jatim ketika ngomongnya kerja sama dengan angkutan kota, tapi ternyata tidak ada komunikasi sama sekali, itu akan jadi masalah. Bukannya menyelesaikan, malah menambah macet dan memperburuk kondisi angkot,” pungkasnya. 

Bus Trans Jatim Malang Diluncurkan November

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono memastikan Trans Jatim Malang Raya akan diluncurkan pada bulan November sebagai rangkaian hari jadi provinsi Jawa Timur yang ke-80 mendatang.

“Sesuai hasil studi, untuk kawasan Malang Raya kita akan buat tiga koridor. Ada koridor timur, koridor barat dan koridor tengah. Nah untuk koridor I, yang akan kita garap adalah yang koridor tengah,” tegas Nyono saat diwawancara Surya, Rabu (10/9/2025). 

Ia pun mendetailkan untuk koridor I Malang Raya yang akan diluncurkan, Bus Trans Jatim akan berangkat dari terminal Batu, kemudian bergerak ke terminal Landungsari, dan berakhir di terminal Hamid Rusdi Kota Malang. 

“Semua terminal yang disinggahi oleh Trans Jatim itu adalah terminal tipe B yang dikelola Pemprov Jatim. Sehingga semangat untuk menghidupkan kembali terminal tipe B itu yang kita lakukan,” ujarnya.

Menjadikan terminal tipe B sebagai tempat singgah untuk rute Trans Jatim menurut Nyono adalah salah satu amanah dari DPRD Jatim untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan menjadi inovasi yang tengah digarap oleh Dinas Perhubungan Jatim.

“Dan sudah ada contoh suksesnya. Seperti Terminal Bunder Gresik dan Kertajaya Mojokerto itu sekarang sangat ramai. Itu adalag impact dari kontinyuitas Trans Jatim yang kita lewatkan di sana,” tegas Nyono.