Belanja Pegawai Pemkot Malang Naik Rp 178 Miliar, Imbas Pengangkatan 3000 PPPK

SURYAMALANG.COM, MALANG - Rencana kenaikan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2026 menjadi sorotan DPRD.

Kenaikan tersebut dipicu oleh pengangkatan 3.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang dinilai berpotensi membebani keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan pihaknya sedang menganalisis dampak kenaikan tersebut.

Berdasarkan perhitungan kasar, kebutuhan gaji PPPK dapat mencapai Rp 178 miliar.

“Kalau gaji mereka Rp 3 juta dikali 14 kali, itu Rp 48 juta. Dikalikan 3.000 orang hasilnya Rp 178 miliar, dan itu belum termasuk tunjangan kerja."

"Masalahnya, rasio belanja pegawai kita naik drastis. Harusnya ditekan sampai 30 persen, tapi faktanya sekarang sudah hampir 47 persen,” ujar Trio Agus Purwono kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Pojok Museum Terminal Bakal Hadir di Terminal Arjosari Kota Malang

Trio menegaskan DPRD akan mengkritisi efektivitas penggunaan anggaran.

Menurutnya, gaji merupakan hak pokok, namun tunjangan kinerja harus disesuaikan dengan produktivitas aparatur.

"Kalau banyak kegiatan yang tidak dilakukan, tentu tunjangan kinerja tidak bisa asal diberikan. Itu yang akan kami kritisi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengakui belanja pegawai diproyeksikan naik hingga Rp 178 miliar.

Namun, pada saat yang sama, belanja daerah justru turun sekitar Rp 400 miliar.

Ia menyebut kondisi ini terjadi karena pengangkatan PPPK yang dilakukan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Hitungannya dulu masih cukup, tetapi sekarang ada kebijakan baru, jadi jomplang. Namun, ini belum final."

"Kami akan bahas lagi dengan DPRD dalam hearing berikutnya,” kata Ali.

Menurutnya, harmonisasi dengan DPRD penting untuk menemukan jalan tengah agar belanja pegawai tidak membebani program prioritas lain.