Tak Hanya Sekolah Negeri, Pemkot Malang Perluas Program Seragam Gratis ke Sekolah Swasta pada 2026

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan program prioritas Seragam Sekolah Gratis pada 2026 akan diperluas cakupannya.

Jika pada 2025 program ini hanya menyasar pelajar kelas 1 SD dan 7 SMP negeri, tahun depan bantuan juga diberikan kepada pelajar jenjang SD dan SMP swasta.

“Iya ada perluasan, kami tambah untuk yang (murid) sekolah swasta,” ujar Wahyu Hidayat seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan pembahasan sementara rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Pemerintah Kota Malang mengalokasikan Rp500 juta untuk pengadaan seragam gratis bagi 1.000 pelajar SD dan SMP swasta.

“Itu dari jumlah semuanya, sudah diproyeksikan untuk yang swasta,” tambah Wahyu Hidayat.

Baca juga: DPRD Kota Malang Buka Opsi Evaluasi Tunjangan Pegawai untuk Seimbangkan Kebutuhan Anggaran

Program seragam gratis sendiri telah lebih dulu dijalankan pada 2025 dengan target sekitar 16.500 pelajar SD dan SMP negeri.

Untuk 2026, bantuan bagi pelajar sekolah negeri tetap berjalan, bahkan ditambah dengan proyeksi anggaran Rp 1 miliar guna memperluas jangkauan bagi 2.000 siswa tambahan.

Dengan demikian, Pemkot Malang menargetkan program Seragam Sekolah Gratis pada 2026 akan menjangkau lebih banyak pelajar baik negeri maupun swasta, sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita telah mendorong agar pendistribusian bisa tepat sasaran.

Ia menilai pendistribusian bantuan perlu berbasis data yang lebih akurat agar tepat sasaran, terutama bagi warga tidak mampu

“Malang ini punya banyak tools untuk mendistribusikan bantuan sosial."

"Kenapa sih seragam masih ada yang beli, pertanyaannya adalah, kalau ada warga tidak mampu, bisa terfasilitasi."

"Sebagai catatan, saat pembagian seragam gratis, akan lebih baik kalau distribusinya berdasarkan data akurat,” ungkapnya.

Amithya menambahkan, meskipun program seragam gratis merupakan langkah positif, evaluasi tetap dibutuhkan agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan lupa di sekolah negeri itu juga ada lapisan masyarakat yang masih mampu."

"Tetapi juga ada bagian masyarakat yang harus terlindungi dari kebijakan itu," katanya.

Amithya mendorong agar kebijakan yang dibuat itu berdasarkan pendataan yang akurat.

Ia menekankan, DPRD menerima berbagai masukan masyarakat soal pembagian seragam gratis dan mendorong evaluasi kebijakan agar keluhan serupa tidak terulang.