DPRD Kota Malang Soroti Kendala Dapur dan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis

SURYAMALANG.COM, MALANG - Anggota DPRD Kota Malang, Suyadi, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah merupakan langkah positif, namun masih menyisakan sejumlah persoalan teknis di lapangan.

Menurutnya, salah satu kendala utama ada pada ketersediaan dapur yang belum merata dan tenaga masak yang terbatas.

“Tenaga masak itu kan nggak mudah. Masak jumlah besar mulai jam 2 pagi. Kalau baru ada dua dapur, ya repot," ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (3/10/2025).

Suyadi berpendapat, saat ini, jumlah dapur yang beroperasi masih sangat terbatas.

Padahal, setiap dapur harus mampu memasak dan mendistribusikan ribuan porsi makanan setiap hari.

Selain soal dapur, Suyadi juga menyoroti dinamika distribusi hingga pengelolaan makan di sekolah.

Guru, menurutnya, perlu dilibatkan lebih jauh dalam proses pengaturan.

Baca juga: Demi Kelancaran dan Keamanan, Satgas MBG Kota Batu Perketat Aktivitas di Dapur Hingga Pengiriman

“Kalau makan di ruang kelas, siapa yang ngelola? Sementara gurunya tidak dapat makan,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi persoalan terkait peralatan makan di sekolah.

Pasalnya, sekolah harus bertanggungjawab jika ada unit yang hilang. Hal itu menjadi persoalan tersendiri bagi sekolah penerima manfaat.

“Kalau ada aturan sendok hilang, diganti. Itu kan ngeri. Bisa jadi beban bagi sekolah,” tambahnya.

Suyadi menegaskan bahwa program MBG ke depan harus melalui evaluasi menyeluruh agar lebih baik dan tepat sasaran.

"Presiden pasti juga tahu dinamika di lapangan. Semoga ke depan harus lebih bagus."

"Kepala daerah hanya bisa mendorong, tapi teknisnya ini yang perlu dibereskan,” tegasnya.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat telah menginstruksikan agar guru mencoba makanan yang dikirim ke sekolah dari SPPG.

Hal itu dilakukan untuk memastikan kelayakan makanan sehingga terhindar dari potensi keracunan. Ia menyarankan agar guru bisa mencium aroma dan melihat tekstur makanan.

"Dari baunya kan bisa terasa itu," ujarnya.

Makanan yang akan dikonsumsi siswa harus dipastikan layak. Wahyu juga telah meminta agar Dinas Kesehatan turun serta membantu pengawasan terhadap kualitas makanan.

"Pengawasan harus tetap dilakukan sampai makanan diterima," tegasnya.