Kehadiran Trans Jatim di Malang Raya Harus Jadi Momentum Evaluasi Transportasi Publik

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sejumlah sopir angkutan kota (Angkot) di Kota Malang berpeluang menjadi sopir Trans Jatim.

Merespon hal tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk segera memperbarui tata kelola angkutan umum seiring dengan beroperasinya Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya.

Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, menyampaikan, terdapat 17 pengemudi yang akan direkrut untuk Bus Trans Jatim, sementara seleksi dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur.

Ia juga menyebut ada sekitar 800 angkot eksisting yang masih beroperasi di Kota Malang dan perlu diarahkan agar tetap berdaya saing di tengah perubahan sistem transportasi.

Salah satu usulan Organda adalah membuka rute pendek yang terintegrasi dengan kampus dan area padat aktivitas.

Baca juga: Motor Brebet Sedang Marak di Kota Malang, Banyak Bengkel Kebanjiran Konsumen

“Kami mencoba rute pendek misalnya Borobudur-Kampus UB, terus keluar lagi ke Suhat-Borobudur."

"Harapannya mahasiswa tidak membawa kendaraan pribadi. Ini masih dikaji,” ujarnya.

Purwono juga mengatakan bahwa trayek angkutan kota di Malang sudah berusia 27 tahun dan perlu disesuaikan dengan kondisi lalu lintas serta pola mobilitas masyarakat saat ini. Ia mendesak agar hal tersebut diperhatikan.

“Kami minta tata kelola angkutan kota diperbarui. Trayek sudah lama, 27 tahun."

"Termasuk di dalamnya, ada teman-teman angkutan kota yang bisa jadi feeder (pengumpan) untuk Trans Jatim,” ujar Purwono kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, Pemkot Malang saat ini tengah menyusun rute baru yang juga mencakup sistem feeder bagi Bus Trans Jatim.

Feeder ini akan berfungsi menghubungkan kawasan-kawasan yang belum terlayani langsung oleh bus Trans Jatim.

“Feeder pengumpan jalur Trans Jatim karena nanti jalur bus itu dari Terminal Batu turun ke Landungsari sampai ke Hamid Rusdi. Itu kebutuhannya sekitar 100 unit,” jelasnya.

Di sisi lain, Purwono menekankan bahwa pembenahan tata kelola transportasi harus dilakukan secara menyeluruh agar bisa menjadi solusi kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi angkutan kota.

“Kalau Pemkot Malang serius melakukan perubahan tata kelola, ini akan berkontribusi besar. Tapi kalau tidak proaktif dan kreatif, justru akan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi kecemburuan sosial antar sopir jika tidak ada skema yang jelas terkait rekrutmen dan kesejahteraan.

Sebab, hanya sebagian pengemudi yang akan direkrut untuk Trans Jatim dengan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Purwono berharap Pemkot dan DPRD Kota Malang bisa berkolaborasi dengan pihak kampus dan masyarakat dalam membentuk sistem transportasi publik yang efisien dan adil.

“Kota Malang ini kota pendidikan, pusat ekonomi, dan pariwisata. Kalau tata kelola transportasinya tidak baik, ya jadi berantakan."

"Kami berharap Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang serius, jangan hanya koar-koar sementara kemacetan di mana-mana,” pungkasnya.

Pekan lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang telah melakukan uji coba jalur angkutan kota sebagai bagian dari persiapan integrasi transportasi publik di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa uji coba dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur sebelum beroperasi penuh.

“Uji coba jalur sudah kami lakukan dengan satu armada. Rutenya melewati Jalan Hamid Rusdi, Mayjen Sungkono, Ki Ageng Gribig, kemudian kembali ke Toba, Ranu Grati, perempatan CPM, belok kanan ke Pasar Bunul, lanjut ke SMPN 5, belok kiri ke Rampal, Pasar Klojen, dan langsung menuju Balai Kota,” jelas Widjaja.

Ia menuturkan bahwa saat ini Dishub masih melakukan evaluasi terkait penentuan titik halte dan konversi bus sekolah menjadi angkutan kota (feeder).

Bus yang menjalani uji coba jalur bukanlah bus sebenarnya. Bus Trans Jatim yang beroperasi di Malang Raya nanti rencananya berwarna hitam.

Menurutnya, program konversi ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sopir dan pengelola angkutan.

“Tuntutan dari pihak sopir adalah agar mereka tetap dilibatkan dalam operasional setelah konversi. Jadi, kami pastikan prosesnya berjalan adil bagi semua,” katanya.

Widjaja menambahkan, proyek ini masih berada dalam tahap pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menjadi penanggung jawab utama pengelolaan sistem transportasi terpadu tersebut.