Pemkab Malang Telah Gelar Bimtek untuk Pengurus Koperasi Merah Putih Pakai Dana APBD

Ringkasan Berita:

• Pemkab Malang mendukung program pemerintah pusat untuk menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih
• Dukungan ini berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih
• Di Kabupaten Malang telah tebentuk sebanyak 390 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkab Malang terus mendukung program pemerintah pusat untuk menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih.

Dukungan yang diberikan oleh Pemkab Malang antara lain pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih (KMP).

KMP di Kabupaten Malang telah tebentuk sebanyak 390 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum.

Namun, pembentukan koperasi yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dilakukan pembinaan.

Oleh karena itu, Pemkab Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menginisiasi adanya bimtek untuk pengurus dan pengawas koperasi.

Bimtek yang diberikan ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha.

"Ini merupakan program kerja dari Pemkab Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro."

"Bimtek ini khusus ada di Kabupaten Malang, mungkin di kota/kabupaten lain tidak ada," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Tito Fibrianto Hadi Prasetya.

Baca juga: Kiprah Koperasi Desa Merah Putih Kota Batu, Kerja Sama dengan Jaringan Supermarket di Indonesia

Ia menjelaskan pelaksanaan bimtek dilakukan karena belum banyak pengurus KMP mengetahui apa itu koperasi.

Kebanyakan pengurus tidak memiliki latar belakang di dunia koperasi.

Tito pun melaporkan hal ini ke Bupati Malang, Sanusi agar didukung untuk pelaksanaan bimtek KMP kepada pengurus dan pengawas.

Laporan tersebut disetujui oleh Bupati Malang hingga akhirnya anggaran untuk pelaksanaan bimtek diusulkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Malang 2025.

"Melalui PAK akhirnya disetujui dan anggaran yang dikucurkan untuk bimtek sebesar Rp 328 juta," jelasnya.

Pelaksanaan bimtek telah dilakukan pada bulan lalu, yakni mulasi 19 September sampai 15 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 390 KMP di Kabupaten Malang dengan total 3.120 orang.

Pada bimtek ini, dikatakan Tito mendatangkan pemateri dari lembaga tentang perkoperasian yang sudah bersertifikat, kemudian mengundang success story yang telah berhasil mengelola koperasi.

"Dari Kabupaten Malang kita pilih 10 koperasi untuk success storynya, salah satunya Kop Sae Pujon, Sumber Makmur Ngantang, KUD Pakis, KUD Gondanglegi, KAN Jabung, dan masih banyak lagi," bebernya.

"Memang sengaja kita undang success story agar pengurus KMP bisa melakukan study banding ke sana atau bisa bermitra. Misalnya ini lho KAN Jabung asetnya sudah miliaran," urainya.

Selain bimtek yang diberikan oleh pemerintah daerah, rencananya akan ada pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengurus KMP.

Program pelatihan didanai oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui provinsi.

Pascapelatihan, dinas akan melakuan evaluasi dengan mengundang masing-masing kepala desa.

Harapannya, setiap pengurus dan pengawas yang telah mendapatkan ilmu tentang perkoperasian bisa menerapkannya dan KMP bisa segera beroperasi.

Sampai dengan saat ini, dari 390 KMP yang telah berbadan hukum seluruhnya belum beroperasi secara maksimal. Kurang lebih kisaran 100 koperasi yang telah menjalankan unit usaha.

"Kebanyakan menyampaikan masih proses, padahal mereka telah bermitra dengan agen BRI link, atau Bank Jatim, anggota sudah bayar simpanan pokok, ini kan artinya sudah berjalan."

"Tapi mereka tidak paham ini," ungkap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Di sisi lain, ada beberapa koperasi yang telah melebarkan sayapnya semenjak KMP diresmkan oleh Presiden Prabowo Subianto 21 Juli 2025 lalu.

Antara lain, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Tito menyebutkan, koperasi ini telah menjadi percontohan nasional di Jawa Timur. Koperasi ini merupakan pengembangan dari sebelumnya yaitu Koperasi Wanita (Kopwan) dengan anggota kisaran 500 orang.

Usai bertransformasi menjadi KMP, jumlah anggotanya kian meningkat, yakni sekarang kisaran 650 orang.

"Di sana banyak fasilitas dan unit usahanya sudah berjalan sehingga penambahan anggotanya bagus dan meningkat banyak," paparnya.

Keberadaan program pemerintah pusat ini dikatakan Tito tidak akan bergesekan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab, dari kepemilikan dan legalitasnya saja berbeda. BUMDes milik pemerintah desa (Pemdes) sementara KMP milik masyarakat.

"Antara BUMDes dengan KMP ke depannya bisa berkolaborasi. Mungkin hasil BUMDes bisa dipasarkan ke KMP, itu arahnya ke sana," pungkasnya.