Komisi B DPRD Kota Malang Targetkan Digitalisasi Pasar dan UMKM pada 2026

Sementara kebijakan pembebasan PBB di bawah Rp 30 ribu yang berlaku 2026 memberi kepastian bahwa beban masyarakat kecil akan semakin ringan. Bayu menegaskan, agenda 2026 mengarah pada digitalisasi pasar hingga penguatan UMKM.

Komisi B menetapkan dua agenda prioritas: mendorong Pemkot segera mengeksekusi digitalisasi manajemen pasar rakyat dan memperkuat program pemberdayaan UMKM, termasuk akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar.

“Komisi B berkomitmen memastikan setiap kebijakan publik berpihak pada kebutuhan warga dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi, efisiensi, dan keadilan akan terus kami kawal,” tegas Bayu.

Dengan agenda tersebut, Komisi B optimistis kinerja 2026 akan semakin dekat dengan cita-cita memperbaiki layanan publik dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Kota Malang.