Angkutan Kota Belum Terintegrasi dengan Trans Jatim Malang Raya, Organda Minta Pemkot Berbenah

Ringkasan Berita:

• Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang mengkritik belum jelasnya realisasi angkutan pengumpan (feeder) sejak Trans Jatim beroperasi pada November 2025. 
• Sekretaris Organda, Purwono Tjokro Darsono, menilai penataan transportasi saat ini berjalan setengah-setengah karena belum ada payung hukum berupa Perwali.
• Di tengah kegelisahan sopir angkot, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat justru mewacanakan penambahan dua hingga tiga koridor baru Trans Jatim.

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang menyoroti belum jelasnya realisasi angkutan pengumpan (feeder) sejak beroperasinya layanan Trans Jatim di wilayah Malang Raya pada November 2025.

Kondisi tersebut dinilai membuat penataan transportasi umum di Kota Malang berjalan setengah-setengah.

Alih-alih mengakomodir angkutan kota agar terintegrasi dengan Trans Jatim, Pemkot Malang belakangan mewacanakan penambahan koridor untuk Trans Jatim.

Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, menilai, hal itu tidak akan mengubah wajah transportasi publik di Kota Malang jika tidak terintegrasi dengan angkutan kota.

Baca juga: Sering Jadi Lokasi Mengakhiri Hidup, Pemkot Batu Akan Pasang Pagar dan CCTV di Jembatan Cangar

Purwono mengatakan pihaknya sejak awal mendukung kehadiran Trans Jatim sebagai bagian dari perubahan tata kelola transportasi publik.

“Sebetulnya sejak awal kami sangat mendukung Trans Jatim, terkait perubahan tata kelola transportasi umum di Kota Malang. Itu memang harus dibenahi,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Kendala Perwali dan Kegelisahan Sopir Angkot

Menurut Purwono, dalam dialog sebelumnya dengan Pemkot Malang sempat muncul kesepakatan bahwa angkutan kota (angkot) akan difungsikan sebagai feeder yang terintegrasi dengan Trans Jatim. Namun hingga kini konsep tersebut belum berjalan.

“Dialog dengan Pemkot Malang ada kesepakatan bahwa angkot jadi feeder. Ternyata prosesnya alot, terkait Perwali dan sebagainya,” katanya.

Purwono menyebut, belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) menjadi salah satu alasan utama belum dioperasikannya feeder maupun angkutan pelajar.

“Sejak Trans Jatim beroperasi November 2025 sampai sekarang belum jelas. Feeder belum aktif beroperasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Purwono menilai angkutan pelajar berbeda dengan feeder. Menurutnya, angkutan sekolah memang diperuntukkan bagi pelajar, sedangkan feeder berfungsi menghubungkan warga menuju koridor utama Trans Jatim.

Baca juga: DPRD Kota Malang Berharap Tambahan Koridor dan Armada Trans Jatim, Arjosari-Kepanjen Jadi Prioritas

Sedangkan Pemkot Malang, menurut Purwono, menganggap feeder juga bagian dari angkutan pelajar.

“Kalau angkutan sekolah itu memang untuk sekolah. Kalau feeder untuk mendukung bus Trans Jatim,” jelasnya.

Purwono mengungkapkan, kondisi pengemudi angkutan kota saat ini masih gelisah karena belum ada kepastian arah kebijakan transportasi umum di Kota Malang.

Organda berencana kembali meminta audiensi dengan Wali Kota Malang agar ada kejelasan komitmen penataan transportasi publik.