DPRD Kota Malang Minta Feeder Bisa Segera Beroperasi untuk Mendukung Bus Trans Jatim

Menurutnya, sistem ini akan mengikuti skema Buy the Service (BTS), di mana pemerintah memberikan subsidi layanan tanpa harus memiliki armada.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Komisi C telah meminta agar Dinas Perhubungan memperbarui trayek.

Anas menilai, pembaruan trayek menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Pasalnya, jalur angkot yang ada saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kota.

“Trayek kita itu jalur lama puluhan tahun, sementara kota berkembang. Harus ada analisis ulang dan penyesuaian dengan jalur Trans Jatim,” tegasnya.

Perihal angkutan pelajar, Anas menjelaskan, skemanya akan memanfaatkan angkot yang disubsidi pemerintah sehingga siswa dapat menggunakan layanan secara gratis.

“Gratis untuk anak sekolah. Selama ini kan keterbatasan bus sekolah, maka kenapa tidak memberdayakan angkutan kota,” katanya.

Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu sinkronisasi regulasi, termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar penyaluran subsidi.

“Anggaran tidak bisa langsung ke sopir, harus melalui paguyuban atau koperasi. Itu yang sedang digarap secara administratif,” jelasnya. 

Meski demikian, Anas mengakui program ini masih tahap awal dan akan dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Yang penting bisa jalan dulu dengan kuota tertentu. Nanti kita lihat praktiknya, baru dievaluasi dan dikembangkan,” pungkasnya. 

Dengan skema ini, DPRD Kota Malang cukup optimis bahwa masyarakat Kota Malang mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Baca juga: Pergi Mencari Ikan, Lansia Asal Ngajum Malang Ditemukan Tak Bernyawa