Anggaran BBM DLH Kota Malang Terancam Habis pada September 2026

Ringkasan Berita:

• DLH Kota Malang menghadapi tekanan anggaran akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung pada operasional pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan
• Plh Kepala DLH Kota Malang, Raymond Matondang, mengungkapkan bahwa lonjakan biaya BBM membuat kebutuhan anggaran meningkat signifikan
• Raymond menegaskan, meski terjadi kenaikan biaya, operasional di lapangan tetap berjalan normal tanpa pengurangan layanan

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menghadapi tekanan anggaran akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung pada operasional pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Raymond Matondang, mengungkapkan bahwa lonjakan biaya BBM membuat kebutuhan anggaran meningkat signifikan.

“Kalau sebelumnya pengeluaran BBM sekitar Rp 900 juta per bulan, sekarang naik menjadi sekitar Rp1,3 miliar,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (7/5/2026).

Raymond menegaskan, meski terjadi kenaikan biaya, operasional di lapangan tetap berjalan normal tanpa pengurangan layanan.

“Operasional tetap, tidak ada perubahan. Karena kebutuhan di lapangan, termasuk pengangkutan sampah dan perawatan taman, cukup tinggi,” jelasnya.

DLH saat ini mengoperasikan sekitar 50 kendaraan non-subsidi, di luar armada truk sampah yang menggunakan bahan bakar subsidi.

Selain kendaraan, kebutuhan BBM juga terserap untuk operasional alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang.

“Di TPA ada enam alat berat, itu saja bisa menghabiskan sekitar Rp 300 juta per bulan,” katanya.

Baca juga: Penertiban Pedagang di Pasar Kebalen Malang, Upaya Kembalikan Fungsi Pasar Tradisional yang Nyaman

Dengan kondisi tersebut, DLH memperkirakan anggaran BBM yang tersedia hanya mampu bertahan hingga September 2026.

Jika tidak ada penambahan, kekurangan anggaran diprediksi mencapai Rp 6 miliar hingga akhir tahun.

“Kalau dihitung sampai Desember, kekurangannya sekitar Rp 6 miliar,” ungkap Raymond.

Untuk mengatasi kondisi ini, DLH berencana mengajukan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan (PAK). DLH Kota Malang sudah merancang usulan tersebut.

“Kami sudah merencanakan pengajuan tambahan anggaran di PAK,” ujarnya.

Dalam kondisi saat ini, DLH mengaku belum memiliki banyak opsi untuk menekan biaya operasional, mengingat seluruh aktivitas pengelolaan sampah bergantung pada kendaraan operasional.

“Semua aktivitas ini menggunakan kendaraan roda empat dan enam. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa banyak melakukan efisiensi,” jelasnya.