Anggaran BBM DLH Kota Malang Terancam Habis pada September 2026

Sebagai langkah alternatif, DLH juga mulai menjalin kerja sama dengan pihak swasta, khususnya di kawasan perumahan, untuk membantu pengelolaan sampah.

Pihak swasta membangu pengangkutan sampah di kawasan perumahan maupun perusahaan.

“Kami mulai bekerja sama dengan swasta di beberapa perumahan,” katanya.

Baca juga: Polres Malang Periksa 24 Saksi Terkait Pengeroyokan Wisatawan Surabaya di Pantai Wedi Awu

Dengan tekanan anggaran yang semakin besar, DLH berharap dukungan tambahan dari pemerintah daerah agar layanan pengelolaan sampah dan lingkungan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Berbeda dengan Kholid, sopir truk ekspedisi yang ditemui di Pasar Besar Malang mengatakan tidak merasakan dampak kenaikan harga solar non-subsidi.

Pasalnya, kendaraan yang ia kemudikan menggunakan solar subsidi.

“Tidak ada kendala sejauh ini. Kalau kebutuhan BBM sudah dipenuhi oleh kantor,” ujarnya.

Operasional yang dilakukan Kholid mengangkut barang dari perusahaan ke pasar tidak ada perubahan.

Ia tetap bekerja seperti biasa. Ia pun mengaku tidak melihat adanya antrean di SPBU saat hendak mengisi BBM.

Cerita serupa juga diungkapkan Feryan, sopir ekspedisi antara kota dalam provinsi. Ia membeli solar subsidi dengan harga Rp 6.800 per liter. Berbeda dengan solar non subsidi yang bisa mencapai Rp 28 ribu per liter.

“Kemarin saya beli di Pasuruan, harganya tetap Rp 6.800 per liter,” katanya.

Kenaikan harga yang non-subsidi tidak ia rasakan langsung. Meski begitu, ia cukup was-was melihat adanya kenaikan BBM.

Bukan tidak mungkin, suatu saat harga yang subsidi juga mengalami kenaikan.

Baca juga: DPRD Kota Malang Tinjau Proyek Jalan Pasar Gadang, Target Selesai Akhir 2026