Pemkot Malang Masuk 10 Besar Prioritas Pelaksanaan Program LSDP

“Total keseluruhan selama lima tahun itu kurang lebih antara Rp 150 sampai dengan Rp 200 miliar,” pungkas Wahyu.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai bahwa kebijakan anggaran di Pemkot Malang belum berpihak pada persoalan sampah yang kini menjadi isu krusial.  

Usulan awal alokasi anggaran di DLH sebanyak Rp 142 miliar, namun yang disetujui Rp 115 miliar.

Anggaran operasional untuk sampah ditetapkan sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2026.

Jumlah ini turun drastis dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.

Turunnya anggaran ini dampak dari program pengalihan anggaran atau efisiensi yang dilakukan oleh Pemkot Malang. 

Arif menyebut, persoalan sampah seharusnya menjadi prioritas karena telah menjadi program nasional, termasuk perhatian pemerintah pusat.

Namun, dalam pembahasan di DPRD, anggaran untuk sektor ini belum mendapat porsi yang memadai.

“Masalah sampah ini sudah jadi isu nasional, bahkan program prioritas Presiden.

Tapi ketika kami suarakan, belum juga terakomodasi maksimal karena anggaran terbagi ke perangkat daerah lain,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya beban anggaran besar di sektor lain, seperti program tertentu yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga ruang fiskal untuk penanganan sampah menjadi terbatas.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Arif mendorong DLH Kota Malang untuk lebih kreatif dalam mengelola sistem persampahan, terutama pada tahap pengangkutan dan pengelolaan di TPS.

“Dari rumah ke gerobak sebenarnya aman. Masalahnya di TPS, sering terjadi antrean dan penumpukan,” jelasnya.

Menurutnya, perbaikan manajemen waktu dan alur pengangkutan menjadi kunci untuk mengurangi penumpukan sampah.

Baca juga: Kisah Inspiratif Kurniawan Taufiq Kadafi, Dokter Spesialis Anak di Kota Malang yang Jago Melukis