Polemik TKD Pandanlandung Malang Kembali Memanas, LSM Pro Desa Minta Dipolisikan

Ringkasan Berita:

• Polemik terkait Tanah Kas Desa (TKD) Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas 4.660 meter persegi kini kian melebar dan terancam memicu perpecahan antarwarga. 
• Potensi gejolak sosial tersebut mencuat setelah kelompok warga yang menolak tukar guling dan kelompok yang setuju kedapatan saling bermanuver dengan mengadu kepada Bupati Malang.
• Ketegangan ini dipicu oleh aksi seorang pengusaha yang diduga terus berupaya menguasai lahan TKD.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Polemik terkait Tanah Kas Desa (TKD) Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas 4.660 meter persegi kini kian melebar.

Bila tak segera diantisipasi, dikhawatirkan antarwarga di desa tersebut bisa terprovokasi untuk saling "diadu".

Potensi gejolak sosial itu sudah mulai terlihat, karena warga yang menolak tukar guling dan kelompok yang setuju sudah saling mengadu ke Bupati Malang, HM Sanusi MM.

Pemicunya tidak lain karena polemik TKD ini terus "diungkrek-ungkrek" oleh seorang pengusaha yang berambisi menguasai aset desa tersebut.

Baca juga: Tukar Guling TKD Tiron untuk Proyek Tol Kediri-Tulungagung Ditolak Warga, Tuntut Transparan

Pengusaha itu dinilai seolah tidak memiliki efek jera, meski setahun lalu usahanya untuk menguasai TKD sempat ketahuan. 

Akibatnya, sertifikat TKD yang kala itu sudah sempat beralih atas nama pribadinya, langsung dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang.

Rupanya, modus serupa saat ini kembali terulang, sebab meski belum ada prosedur resmi yang dilalui, warga dan perangkat desa diduga sudah dikondisikan untuk menyetujui rencana tukar guling tersebut.

Saat ini, skenario tukar guling tersebut diduga sengaja direkayasa.

Tanah TKD senilai Rp6,7 miliar diklaim seolah-olah telah ditukar dengan lahan di Dusun Kuso senilai Rp2,8 miliar, dengan klaim pembayaran awal sebesar Rp1,5 miliar.

Demi meyakinkan warga bahwa transaksi itu sah, lahan pengganti tersebut bahkan sudah mulai dibangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2 Kelompok Saling Mengadu ke Bupati

Puncaknya, pada Selasa (02/6/2026) pagi, kelompok yang pro terhadap tukar guling langsung menghadap Bupati Sanusi. 

Manuver ini sengaja dilakukan untuk mengimbangi pergerakan Abah Sukir dan perwakilan sejumlah tokoh warga yang menolak tukar guling.

Sebab, sehari sebelumnya, yakni pada Senin (01/6/2026) pagi, Sukir Cs ternyata sudah lebih dulu mengadu ke Bupati Sanusi. 

Bedanya, kelompok yang pro atas tukar guling kali ini datang dengan diantarkan langsung oleh Joanico Da Costa, Camat Wagir.

Baca juga: Polemik Tanah Kas Desa Pandanlandung Malang Panas Lagi, Bupati Sanusi: Tak Boleh Ditukar-gulingkan

"Saya nggak ngomong, cuma mengantarkan warga saja. Tapi, dari obrolan tadi, Abah (Bupati Sanusi) bilang jika TKD itu boleh ditukargulingkan asal dengan prosedur yang benar. Ada tim dari Pemkab Malang, yang akan mengkajinya," tutur Da Costa, Selasa (02/6/2026) siang.

Costa pun mengaku sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi dalam masalah ini dan hanya ingin memfasilitasi warga yang ingin menemui Bupati Sanusi.

Kondisinya berbeda saat Bupati Sanusi ditemui oleh Abah Sukir Cs.

Bupati Sanusi bersikap cukup tegas dengan mengatakan tidak mudah untuk melakukan proses tukar guling terhadap TKD.

Alasannya harus jelas, serta wajib mendapatkan izin resmi dari dirinya dan anggota dewan.

Sebelum ada prosedur hukum yang dilalui seperti itu, TKD sama sekali tidak boleh dipindahtangankan.

"Bikin surat pengaduan ke saya, dengan tembusan Polres Malang, dan BPN," saran Bupati Sanusi ke Abah Sukir.

Desakan Kasus Diadukan ke Polres Malang

Menanggapi kasus tersebut, Ahmad Kusairi selaku Koordinator LSM Pro Desa mengaku heran mengapa persoalan TKD Desa Pandanlandung ini bisa terus-terusan memanas.

Menurut Kusairi, apa yang dipaparkan oleh Sukir Cs adalah sebuah kebenaran.

Masalah ini mencuat karena diduga kuat ada pemilik modal yang siap membiayai seluruh prosesnya.

Namun celakanya, sebelum ada prosedur resmi yang dilalui, mereka sudah keburu menyiapkan tanah yang seakan-akan sudah sah menjadi tanah penggantinya.

"Kok nggak kapok-kapok. Dulu, sudah ramai karena ketahuan, kalau TKD itu dialihkan dengan atas namanya, kini diulangi lagi. Itu namanya nggak punya efek jera," tegas Kusairi.

Baca juga: Setahun Jadi Pj Kades Pandanlandung, Deny Bikin Bangga Bupati Malang, Tanah Kas Desa Diselamatkan

Menurut Kusairi, tanggapan yang diberikan Bupati Sanusi sebenarnya cukup normatif karena menjawab pertanyaan dari kedua belah pihak, baik warga yang pro maupun yang kontra.

Kusairi meyakini Bupati Sanusi tidak akan mengecewakan masyarakat.

Oleh karena itu, daripada persoalan TKD ini terus-menerus diusik tanpa penyelesaian, Kusairi menyarankan agar masalah ini segera dilaporkan secara resmi ke Polres Malang supaya ada efek jera bagi para pelakunya.

"Saran Abah (Bupati Sanusi) ke Sukir kan jelas, bikin pengaduan kepada bupati dengan tembusan Polres Malang. Itu artinya, polisi bisa segera turun meski tak ada laporan langsung," pungkas Kusairi.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> News.google.com